KOPI, Pengurus Pusat LSM Solidaritas Wita Mori di Jakarta menyoroti banyaknya permasalahan dikabupaten Morowali yang membuat masyarakat disana apriori terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti penyalah gunaan wewenang, pemaksaan kehendak yang tidak transparan atas pendudukan tanah hak ulayat masyarakat dengan dalih pembangunan.

Permasalahan ini merebak sejak beberapa tahun lalu setelah masuknya investor-investor besar dalam bidang perkebunan kelapa sawit skala besar dan pertambangan didaerah tersebut.

Menyikapi hal-hal yang dirasa kurang adil ini, sekelompok masyarakat Mori perantau di Jakarta menaruh kepedulian dan bersepakat membentuk wadah organisasi sosial dengan upaya menengahi berbagai permasalahan yang timbul dikalanganm masyarakat Morowali karena dinilai dapat melemahkan persatuan dan kesatuan disana yang akan berdampak timbulnya kelompok-kelompok masyarakat mengadakan perlawanan.

Organisasi yang dikemas dalam bentuk LSM ini dinamakan “Solidaritas Wita Mori”, dengan akte pendirian dihadapan Notaris Kartono, SH di Jakarta No.87 tanggal 29 Nopember 2010. Visi utama adalah upaya memberdayakan masyarakat Mori/Bungku agar mampu keluar dari permasalahan ekonomi guna menuju masyarakat mandiri dalam semua aspek melalui pendekatan yang transparan, akuntabel, partisipatif berkelanjutan dan akseptabel.

Setelah melapor tentang pendirian LSM tersebut mulai dari tingkat Direktorat Kesbang Depdagri, Gubernur Sulteng dan Pemkab Morowali, temu bicara pertama berlangsung di Tomata, ibukota Kecamatan Mori Atas, Kab. Morowali tanggal 24 Juni lalu antara Pengurus Pusat LSM Solidaritas Wita Mori bersama beberapa Simpul daerah dengan para kepala-kepala desa se Kecamatan Mori Utara dan Mori Atas yang dihadiri unsur Muspika Kecamatan Mori Atas.

Dari pihak pengurus Pusat LSM Solidaritas Wita Mori yang hadir dalam pertemuan itu adalah, Ketua Umumnya Drs.Maragani Kenda, MM, Sekretaris Drs. Esaf Sanger, MBA, Humas dan Publikasi Dicky Laonaha, Ketua Dewan Pembina Drs. Murdan Uun Marunduh. Akan tetapi karena sesuatu hal maka Ketua Dewan Pembina tidak sempat menghadiri pertemuan itu.

Permasalahan Bidang Perkebunan

Dari hasil pertemuan itu terungkap bahwa, selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali telah memberi izin kepada para investor perkebunan yang tidak mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, jo Undang-Undang No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Hal ini terbukti dari laporan para kepala-kepala desa bahwa telah terjadi kepemilikan lahan yang saling tumpang tindih antara sesama pemegang HGU dengan cakupan wilayah-wilayah permukiman, tanah-tanah ulayat dan lahan-lahan perkebunan masyarakat desa.

Sebelumnya, permasalahan ini telah terungkap dalam pertemuan Tim Komisi I/Pemerintahan dan DPRD Provinsi Sulteng dengan para tokoh-tokoh masyarakat, Kades, Ketua BPD, Pemerintah Kecamatan Mori Utara, Mori Atas dan Pemkab. Morowali tanggal 26 Mei 2011 lalu di Tomata. Pertemuan itu berkesimpulan antara lain bahwa, pertama: Pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan-perusahaan di Mori Atas dan Mori Utara telah menimbulkan berbagai permasalahan yang banyak merugikan masyarakat setempat.

Kedua: lahan-lahan milik masyarakat seperti kawasan permukiman, lahan penangkaran ternak dan kebun-kebun milik masyarakat ternyata masuk dalam HGU perusahaan baik perkebunan kelapa sawit PTP XIV Nusantara maupun konsesi pertambangan yang ada di kabupaten Morowali.

Ketiga: Masyarakat maupun para kepala desa meminta pemerintah pusat agar agar merevisi HGU PTP XIV Nusantara.

Keempat: lahan plasma masyarakat desa Mayumba,Kecamatan Mori Utara sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kelima: Perusahaan-perusahaan yang melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit harus melakukan AMDAL sebelum melakukan pembukaan lahan sebagaimana yang terjadi selama ini untuk perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan.

Keenam: PTP XIV Nusantara supaya melajutkan pembangunan pabrik kelapa sawit karena telah berselang beberapa tahun lalu dilakukan peletakan batu pertama oleh Pemkab Morowali.

Ketujuh: bagi setiap perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip pencadangan lahan dari Pemda Morowali atau HGU agar segera melaporkan kepada pemerintah kecamatan dan kades yang bersangkutan.

Kedelapan: dalam pembagian lahan plasma harus ada kesesuaian usul dari desa setempat yang didasarkan keputusan Pemda Kab. Morowali.

Kesembilan: Penataan Tataruang Wilayah khususnya tatabatas kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi benar-benar harus jelas karena banyak yang saling tumpang tindih.

Kesepuluh: Pemanfaatan kredit Rp.42 milyard untuk pembangunan kebun plasmadari Bank Muamalat yang dikelola PTP XIN Nusantara harus transparan, dan

Sebelas: pembangunan pagar kandang dan ternak-ternak sapi yang mati supaya dikerjakan atau digantikan oleh PT.Timur Jaya Indomakmur.(Dicky Laonaha).