KOPI, Ir.Epli Rahmat akhirnya muncul di Sawahlunto. Kemunculan Epli Rahmat yang sejak tahun 2009 pindah tugas ke Kabupaten Solok Selatan ini dalam rangka penyelenggaran Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balaikota Sawahlunto tahun buku 2008, 2009 dan 2010 yang diselenggarakan di Gedung Pusat Kebudayaan (11/3).

Epli walaupun telah aktif sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan sejak tahun 2009 dan sejak saat itu jarang menginjakkan kaki di Sawahlunto, namun tetap memangku jabatan sebagai ketua pengurus KPN Balaikota Sawahlunto hingga 2010.

“Saya mengakui kesalahan saya selaku ketua KPN, karena tuntutan tugas di kabupaten Solok tidak memungkinkan saya untuk tetap aktif di Sawahlunto,” ujarnya.

Epli juga sempat berujar akan mendonasikan honornya selama menjadi ketua koperasi untuk memajukan KPN demi menebus kesalahannya. Menyangkut kerugian KPN yang mencapai Rp 135 juta pada tahun 2008, Rp 56 juta tahun 2009 dan Rp 11 juta pada tahun 2010 seperti yang dilaporkan Epli, direspon Wakil walikota Sawahlunto, Erizal Ridwan dengan mengajak pengurus koperasi untuk segera melakukan pembenahan.

“Tak pernah ada kata terlambat untuk yang mau berbenah, kita berangkat lagi dari nol tetapi dengan pengurus yang betul-betul berkeinginan memajukan koperasinya,” Ujar Erizal.

Sementara Zohirin Sayuti selaku Ketua Dewan Pembina menyayangkan belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) bagi kegiatan simpan pinjam koperasi sehingga pengelolaan koperasi terkesan tidak professional.

“Contohnya saja bendaharawan gaji masing-masing dinas sebelum menandatangani persetujuan pinjaman, tidak melihat dulu kondisi gaji peminjam sehingga pengurus keteteran dalam menagih karena tidak ada lagi gaji yang bisa dipotong,” ujar Zohirin.

Dedi Ardona Dewan pengawas koperasi juga terkesan kecewa dengan kinerja pengurus koperasi. Pengurus belum mampu menyusun laporan tahunan selama 2 tahun berturut-turut yang menyebabkan RAT tidak terlaksana.

“Usaha simpan pinjam juga belum bisa memberi kontribusi bagi kesejahteraan anggota secara umum bahkan fee usaha fotocopy yang ditargetkan 15 juta rupiah hanya bisa terealisasi 9 juta rupiah bahkan usaha armada bus hanya bisa memberi sumbangsih sebesar 1 juta rupiah,” tambah Dedy.

Tak kalah kecewa dengan Dewan Pengawas, rata-rata PNS anggota koperasi pun mengeluhkan koperasi yang belum bisa memberikan laba yang jelas terhadap anggota. “Hanya dua botol minuman soft drink yang saya dapat sekali setahun, padahal setiap bulan gaji dipotong. Belum lagi laba usaha simpan pinjam dan fee dari usaha fotocopy koperasi, tidak jelas rimbanya,” ujar salah seorang anggota koperasi yang tidak mau disebutkan namanya.

KPN yang beranggotakan 755 orang PNS kota Sawahlunto pada tahun 2010 ini selain menjalankan usahanya dari dana simpanan wajib anggota juga menjalin kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia dan Koperasi Tunas Harapan dalam hal penguatan modal. Ironisnya walaupun memiliki nasabah yang jelas yaitu PNS dengan system tagihan melalui pemotongan gaji lewat bendahara, jangankan laba yang diraih, malah rugi yang setiap tahun didengar anggota. (Rni/abi)