Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
Silahkan Login & Kirim Warta

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
Pewarta Online

Yang Terpinggirkan
Gaji Pensiun yang belum Terealisasi Juga.....
21/02/2013 | Husaeni Mabruri

KOPI - Mimpi manis untuk masa depan gaji pegawai pensiunan sipil hidupnya belum dirasakan oleh Bpk. [ ... ]


Gelora Sepeda
“Nongkrong di Haus Berbonus” Raih MU.....
30/06/2013 | Arifin

KOPI - PT ABC President Indonesia menggelar serangkaian kegiatan “Nongkrong di Haus Berbonus”, Minggu pagi (30/6) di Plaza Utara Senayan, Jakarta. Event tersebut diselenggarakan serentak di tiga K [ ... ]



Polling Warga
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Warta Utama Dahlan Iskan Capres, Jokowi Gubernur
Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama segenap pengurus dan anggota PPWI se-Indonesia menyampaikan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan 1435 H, kepada seluruh umat Muslim dan Muslimat sebangsa dan setanah air dan di seluruh dunia. Semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan pahala yang berlimpah di bulan suci penuh rahmat ini bagi setiap anak negeri di segenap penjuru nusantara... Amin...

Dahlan Iskan Capres, Jokowi Gubernur

KOPI, Yogyakarta - Dahlan “DI” Iskan dan Joko “Jokowi” Widodo, manusia-manusia paripurna. Mereka adalah dua sosok manusia Indonesia paling fenomenal. Setidaknya dalam beberapa bulan ini. Di mana nama mereka kini tengah menjadi bahan perbincangan publik. Minimal oleh orang-orang Jogja. Daerah di mana saya terlahir dan tinggal, kini.

DI yang namanya tiba-tiba meroket. Paska bos Jawa Pos Group tersebut lengser turun dari jabatan Dirut PLN. Kemudian ditarik naik menjadi Menteri BUMN. Sebuah jabatan yang sangat dekat dengan ring Istana Negara. Kalau saja ia mau, tinggal selangkah lagi. Menjadi orang nomor satu di negeri ini. Tapi ia terlanjur dikenal bukan seorang politikus.

Ia tidak dekat-dekat amat dengan para petinggi partai politik manapun. Latar belakangnya murni seorang pengusaha. Lebih tepatnya pengusaha media massa. Di mana kariernya benar-benar dimulai dari titik minus, bukan nol lagi. Awal mulanya hanya seorang jurnalis. Seorang reporter surat kabar lokal kampungan, yang wira-wiri mencari kabar.

Tetapi siapa yang menyangka, kini ia menjadi tangan terkanan Presiden SBY. Langkah politis si penghobi sepatu kets, itu semakin kinclong dengan berbagai manuver “politik”. Kendati itu bukan manuver politiknya, tetapi memang gaya kerjanya yang nyentrik, lugu dan radikal. Seperti yang dilakukannya tempo hari. Yakni naik kereta api kelas ekonomi, antre beli tiket sepur sendiri, tanpa pengawalan dan protokoler sebagaimana para pejabat negara yang suka dikawal dan diiringi mobil polisi dan tentara lengkap dengan sirine khasnya.

Ketika menjadi pentolan di PLN; DI terkenal melalui gebrakannya yang tampak revolusioner. Seperti program sejuta sambungan baru, yang dinilai tidak rasional. Meskipun dalam praktiknya, program tersebut benar-benar terealisir dengan mulus, dan berhasil menghidupkan suasana terang di daerah-daerah tertinggal dan terisolir sebagaimana yang dialami di daerah perbatasan. Bukan hanya itu, melalui garis komandonya, ia berhasil memaksimalkan fungsi kebirokrasian BUMN yang memiliki sekitar 100 ribu karyawan tersebut.

Melihat kiprah DI yang sukses besar dalam mengarsiteki PLN, kemudian diharapkan juga mampu menjadikan BUMN sebagai “tambang emas” bagi negara, diyakini DI bakal dilirik berbagai partai politik besar menjadi calon presiden. Tetapi itu tidak mungkin terjadi, kalau DI tidak merapat ke dunia partai politik. Soekarno punya Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Soeharto empunya Ormas Golongan Karya (Golkar). Habibie, idem dengan Soeharto. Sedangkan Gus Dur ber-maqam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Megawati Soekarnoputri berkiprah melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian mereinkarnasikan diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P). SBY mendeklarasikan dan memiliki Partai Demokrat. Sedangkan komitmen politik DI, hingga kini belum terbaca oleh siapapun, termasuk para intelejen, ia lebih condong kepada warna politik yang mana.

Secara kalkulasi politik, DI sudah memiliki modal pencitraan di mana-mana. DI adalah pengusaha media massa, yang menaungi ratusan media cetak dan elektronik kaliber nasional dan lokal. Jika DI mau, bisa diam-diam (subversif)  atau secara terskenario (sistemik) menjadikan ratusan media massa “miliknya” yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tersebut sebagai “corong politiknya”. Dan lihat, kita kerap kali melihat artikel milik DI terpampang di halaman satu berbagai media massa Jawa Pos Group. Artinya, dengan sendirinya popularitas DI di mata publik, sudah tidak diragukan lagi. Apalagi didukung dengan kinerjanya, yang aduhai, memuaskan dan revolusioner. Gajinya sebagai Dirut PLN, dan Menteri BUMN tidak pernah diambilnya, dan DI lebih memilih memasukkan gajinya tersebut dalam kas negara.

Itu adalah langkah seorang negarawan. Dari segi finansial, kendati DI tidak masuk menjadi orang terkaya di dunia atau se-Indonesia, tetapi ia memiliki akses langsung dengan orang-orang terkaya sedunia, apalagi di Indonesia. Sehingga dengan mengerahkan kemampuannya, modal finansial untuk melaju dalam bursa calon presiden 2014 bisa dikokohkan. Langkah politik Surya Paloh, yang notabene-nya taipan media massa, bos Media Indonesia Group yang kini juga diyakini mengincar jabatan RI-1, dengan tandem Partai Nasdem dan Ormas Nasdem, menguatkan sinyalemen bahwasannya peluang DI masuk dalam bursa kandidat presiden 2014 masih sangat terbuka lebar.

Hingga kini kita sebagai rakyat Indonesia belum pernah sekalipun mendengar, menyimak mengenai pandangan dan tanggapan DI sendiri apakah bersedia menjadi calon presiden. Idealnya jika DI tidak mau di-RI-1-kan, sebaiknya minimal dipajang menjadi “RI-2″. Sebagaimana Boediono, yang mantan Menteri Perekonomian serta mantan Gubernur BI menjadi bemper SBY, sebagai wakil presiden.

Ide mendirikan partai politik baru, teranglah bukan pilihan cerdas bagi DI. Merangsek bergabung dengan partai politik yang sudah ada, juga bukan merupakan pilihan politik yang bijaksana. Di kala citra politikus sudah banyak terkotori oleh berbagai stigma negatif, menceburnya DI dalam dunia politik, pastilah akan mengubah citranya sebagai seorang teknokrat dan profesional. DI dihadapkan pada dua persimpangan jalan yang harus segera dipilih. Menjadi Menteri BUMN, sebagai puncak kariernya dalam “jagat politik”. Atau itu menjadi titik tolak kebangkitan politiknya DI, merangsek menuju kursi Istana Negara.  Menurut praduga penulis, pilihan politik DI tetap terbuka lebar pada dua opsi di atas. Namun yang patut dimengerti, DI itu lebih banyak bersinggungan dengan “politik NU”, meski bukti empirik untuk berani mengatakannya sangat minim.

Terlepas dari berbagai langkah politik yang diterapkan DI, itu semua mutlak menjadi hak politiknya. Dan sebagai warga negara yang memiliki hak sama dalam demokrasi, kita pantas menghormati pilihan politik yang akan ditempuh DI. Apakah akan mendeklarasikan partai politik baru, berkoalisi dengan partai politik yang sudah ada, atau bahkan memilih tidak memilih dua opsi di atas. Artinya ia akan menjadi orang yang bebas secara politik, dan bebas menjangkarkan kehendak dan tabiat politiknya ke semua partai politik, karena DI memilih teguh menjadi seorang teknokrat yang profesional.

Indonesia membutuhkan keteladanan seorang pemimpin seampuh dan seprogresif DI. Kita sudah pernah merasakan dipimpin oleh orang yang berlatar belakang militer seperti Soeharto dan SBY. Bergaya ulama besar sebagaimana Gus Dur, yang meninggal 2 tahun silam. Bertipe intelektualis seperti Habibie. Dan berkarakter nasionalis, kayak yang ditunjukkan Soekarno dan anaknya, Megawati Soekarnoputri.

Sekarang kita sangat menantikan, bangsa ini tidak dipimpin oleh orang yang berlatar belakang militer saja, nasionalis an sich, ulama mawon atau intelektualis thok. Namun kita merindukan orang yang betul-betul memiliki kepemimpin yang mampu merangkum semua watak dan karakter militer, nasionalis, ulama dan intelektualis. Menurut pandangan penulis, itu terangkum dalam diri DI. Jelas DI punya watak militer, karena kedisiplinannya yang tinggi dan garis komando yang jelas, terukur dan terarah.

DI berwatak nasionalis, sebab komitmennya dalam membela nusa dan bangsa tidak pernah diragukan lagi, melalui berbagai kinerja dan prestasi yang didarmabaktikan kepada seluruh elemen masyarakat bangsa ini. DI seorang ulama, ia sangat fasih melantunkan ayat-ayat suci dan menghayati setiap maknanya, sehingga ketika DI pernah menjadi imam shalat di kalangan pemerintahannya, banyak orang yang takjub dengan kemampuannya tersebut. DI seorang intelektualis yang orisinalitas, lihat saja analisa-analisa yang bening dan tajam mengupas berbagai persoalan kebangsaan yang membelit kehidupan negara ini.

Satu-satunya kelemahan DI, terletak pada usianya. DI sudah berkepala enam. Sebuah rentang usia yang boleh dibilang, dipermaaf, tidak muda lagi. Kendati begitu, harapan masyarakat tidak boleh pupus. DI pada usianya yang ke-60 tahun, masih tampak enerjik. Tenaganya luar biasa. DI masih punya kans besar menjadi orang nomor satu di Indonesia, seperti SBY. Soeharto pernah menjadi anak buah Soekarno. Habibie pernah menjadi bawahan Soeharto. Megawati pernah menjadi wakil presidennya Gus Dur. SBY pun pernah tercatat sebagai anak buah Megawati dan Gus Dur. Dan DI, kini menjadi anak buah SBY, tapi lain kesempatan pasti menjadi orang nomor satu, atau minimal nomor dua di Indonesia. Percaya atau tidak, takdir alam dan ikhtiar politik lah yang akan menjawabnya.

DI ampuh, tetapi yang tidak kalah ampuhnya adalah Jokowi. Ia sekedar Walikota Surakarta, yang popularitasnya menanjak berkat kesuksesannya dalam membangun Kota Solo (Jawa Tengah) selama dua masa kepemimpinan berturut-turut.  Belakangan namanya disebut-sebut menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Menurut hasil penelitian dan diskusi para pakar dan tokoh masyarakat, nama Jokowi yang juga tidak pernah mengambil gajinya sebagai walikota itu, diunggulkan masuk dalam bursa calon gubernur. Bukan calon gubernur Jawa Tengah, tetapi malahan di DKI Jakarta. Pusat kekuasaan dan ibukota negara.

Jokowi tidak mau terpancing dengan berbagai hasil dan pendapat yang menempatkan dirinya diunggulkan dalam survei dan hasil diskusi sejumlah kalangan, alumnus Fakultas Kehutanan UGM tersebut mengambil langkah “semedi politik”. Yakni mengkalkulasi seluruh potensi yang dimilikinya, baik politis, finansial maupun budaya. DKI adalah wilayah ibukota negara yang didiami jutaan penduduk yang beragam multikultural dari bermacam daerah, tetapi yang terkuat adalah “penduduk Betawi”.

Kalau Jokowi hanya mengandalkan dukungan politik dari PDI Perjuangan yang menjadi rumah politiknya, jelas itu namanya gegabah. Sementara ini, komunikasi politik antara Jokowi dan “penduduk Betawi” sangat minimalis, bahkan dibilang nihil. Mungkin kalau ia dipasang menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta masih sangat logis. Tetapi kalau sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, jelas kansnya sangat berat. Mengingat musuh politiknya adalah orang-orang asli Jakarta, yang sudah menguasai kultural, medan dan birokrasi Jakarta seperti Fauzi Bowo, Prijanto, Tantowi Yahya dll.

Menjadi logis kalau ia dijagokan saja menjadi calon gubernur Jawa Tengah, karena Jokowi minimal sudah memiliki dukungan massa secara riil di wilyah Solo Raya (Surakarta, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri) dan sekitarnya, sebagaimana langkah Rustriningsih (mantan Bupati Kebumen) yang sukses menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah sekarang.

Patut diingat, dalam politik semuanya masih serba abu-abu, bukan seratus persen tergantung kalkulasi matematis yang mudah ditebak dan diperhitungkan. Dalam dunia politik, kerap kali terjadi anomali politik dan mukjizat politik. Dan kita tidak tahu pasti, Dahlan Iskan dan Jokowi, dalam beberapa tahun mendatang akan menjadi apa. Presidenkah, atau cukup gubernurkah?  (***)


Artikel Lainnya:

 

Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.