APBD Pinrang Tidak Dibelanja untuk Rakyat

0
22

Pewarta-Indonesia, Pinrang – Keberhasilan seorang Bupati dalam memimpin daerahnya, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih banyak diserap atau dinikmati oleh masyarakatnya. Namun slogan APBD untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang, hanya slogan dan isapan jempol semata.

Pasalnya, dari tahun ketahun, hingga mencapai puncaknya di tahun 2009, APBD Kabupaten Pinrang terus mengalami devisit anggaran yang luar biasa yakni sebesar 31 milyar rupiah. Pembengkakan biaya anggaran yang terjadi setiap tahunnya itu, bukan lantaran dinikmati oleh masyarakat miskin di Kabupaten Pinrang, tapi dinikmati oleh oleh PNS lingkup Pemkab Pinrang.

Ini terjadi lantaran, selama ini ada ketidak seimbangan dan ketidak akuratan antara penerimaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) di setiap daerah termasuk di Kabupaten Pinrang. Sehingga APBD harus dihadapkan pada sebuah kenyataan, ditetapkan lebih banyak hanya untuk membayar gaji PNS dibandingkan untuk membayar belanja langsung yang nota bene adalah untuk kepentingan masyarakat.

Tahun 2010 ini, masyarakat Pinrang sebagian besar harus “puasa”, karena APBD tahun ini justru makin meminggirkan kesejahteraan sebagian besar rakyat Pinrang, sebab APBD Pinrang harus menambah biaya gaji PNS sebesar 72 milyar rupiah.

Selama ini Pemkab Pinrang terkecoh

Biang keroknya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2005 direvisi menjadi PP 43 tahun 2007, berisi mengangkatan ribuan tenaga honorer database hingga tahun 2009. Akibatnya, APBD yang seharusnya digunakan untuk biaya langsung untuk kesejahteraan rakyat sebagian besar dialihkan ke pembanyaran gaji PNS.

Sumber image di sini