DPD RI: Krisis Listrik Merata di Hampir 33 Provinsi

0
19

Pewarta-Indonesia, Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Soesilo (Kalimantan Timur) menyatakan, krisis listrik merupakan permasalahan nasional yang terjadi merata di hampir semua provinsi. Karena keterbatasannya, PT PLN (Persero) harus memberi kesempatan kepada daerah-daerah yang berpotensi mengupayakan sendiri penyediaan dan pemakaian energi kelistrikan, terutama energi yang terbarukan.

“Agar potensi kelistrikan di daerah termanfaatkan. Kini, krisis listrik merata di hampir 33 provinsi,” ujarnya saat konferensi pers mendampingi rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Maluku Meki Frans. Mereka menemui anggota DPD asal Maluku John Pieris, Anna Latuconsina, dan Etha Aisyah Hentihu di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (4/2).

 

Dalam mengelola potensi lokal tersebut, Bambang melanjutkan, PLN menyertakan pemerintah daerah bersangkutan untuk mengembangkan sistem ketenagalistrikan didukung penganggaran yang ditanggung Pemerintah dan pemerintah daerah. Bersamaan dengan langkah itu, Komite II DPD meminta PLN agar memudahkan pemberian izin kepada swasta lokal yang berinvestasi di bidang ketenagalistrikan.

Pernyataan Bambang juga kesimpulan rapat kerja (raker) antara Komite II DPD dengan Direktur Utama (Dirut) PLN Dahlan Iskan tanggal 20 Januari 2010 di Gedung DPD. Raker membahas ketersediaan listrik di daerah yang kesimpulannya dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Saat bertemu anggota DPD asal Maluku, Meki mengeluhkan krisis listrik di Maluku. Menurutnya, krisis listrik di provinsi kepulauan tersebut menjelang akhir tahun 2009 hingga sekarang telah mencapai taraf darurat listrik. PLN gagal menanggulangi krisis listrik beserta cara penanganan darurat listrik. “Semula pemadaman bergilir 4 jam/hari, kini 14 jam/hari,” ujarnya.

Sebagai kompensasinya, ia menyerukan penduduk Maluku tidak membayar listrik hingga listrik di Maluku tidak lagi krisis. Apalagi, krisis listrik telah nyata-nyata mengganggu perekonomian dan usaha kecil menengah, jam belajar anak-anak sekolah, dan merusak peralatan elektronik rumah tangga. “Kami juga akan menggugat PLN secara hukum.”

Kepada pemerintah pusat, Meki meminta agar dialokasikan anggaran khusus pengembangan sistem ketenagalistrikan di wilayah Maluku bersama Maluku Utara. Mengingat, enam dari 12 mesin pembangkit listrik tenaga diesel di Maluku mengalami kerusakan, tersisa enam yang beroperasi. “Itu pun pincang,” ujarnya.

Ia memisalkan, Ambon membutuhkan 37.000 watt listrik, tapi hanya tersedia 13.000 watt. PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara berjanji menyewa mesin pembangkit listrik 10.000 watt dan 25.000 watt yang diperkirakan tiba di Ambon paling cepat akhir Juni atau paling lambat awal Juli tahun ini.

“Kami ibarat pasien yang tidak lagi di ICU, tapi dipindahkan ke rawat inap,” ujarnya. Selanjutnya ia menambhkan bahwa, “Penanggulangan darurat listrik membutuhkan penganggaran khusus. Apabila PLN gagal menanggulanginya berarti awal masa pemerintahan ini juga gagal. Salah satu penyebabnya adalah PLN.”

 

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD RI