DPD RI: UU Penataan Ruang Tidak Implementatif

0
19

Pewarta-Indonesia, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berhasil merampungkan hasil pengawasannya terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hasilnya, undang-undang ini tidak implementatif, karena antara lain peraturan pelaksanaannya yang tidak diterbitkan, tidak bersesuaian dengan undang-undang sektoral lainnya, serta pelaku pelanggaran penataan ruang yang tidak terjerat sanksi hukum.

Komite I DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU 26/2007 karena ketentuan peralihan UU 26/2007 menyatakan penyesuaian tata ruang ditentukan tiga tahun sejak diberlakukan tahun 2007. “Untuk mengetahui apakah amanat ini berjalan baik atau tidak. Artinya, apakah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah diselesaikan tepat waktu,” ujar Wakil Ketua Komite I DPD Wasis Siswoyo (anggota DPD asal Jawa Timur).

Dalam laporannya di hadapan Sidang Paripurna DPD yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman (Sumatera Barat) di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Jumat (18/6), Ketua Subkomite I DPD Dani Anwar (DKI Jakarta) mengakui begitu banyak persoalan penataan ruang. “Padahal, waktu penyesuaiannya hanya dua tahun sejak pemberlakukan Undang-Undang Penataan Ruang,” katanya.

Setidaknya, ada tujuh persoalan hasil pengawasan, yaitu UU 26/2007 tanpa peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya, UU 26/2007 tidak bersesuaian dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang sektoral lainnya, perbenturan penataan ruang antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, RTRW daerah yang tidak bersinergi dengan rencana pembangunan daerah, prosedur pengesahan RTRW daerah yang berbelit-belit, kawasan perbatasan negara yang bukan beranda terdepan, dan publik sulit mengakses RTRW daerah.

Mengenai peraturan pelaksanaan yang tidak diterbitkan itu, hingga kini hanya 2 dari 16 peraturan pemerintah yang diterbitkan, 1 dari 83 peraturan presiden yang dikeluarkan, dan sejumlah peraturan menteri yang mengatur pedoman penyusunan RTRW provinsi/kabupaten/kota. “Banyak peraturan pemerintah yang harus dibuat. Lagi-lagi, peraturan presidennya belum selesai. Lucunya, peraturan menterinya keluar duluan,” sambung Dani.

Misalnya, UU 26/2007 mengamanatkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pembinaan penataan ruang, tingkat ketelitian peta rencana tata ruang, kriteria dan tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang, tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang wilayah nasional, zonasi sistem nasional, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan diinsentif dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, penataan ruang kawasan perkotaan, penataan ruang kawasan agropolitan, penataan ruang kawasan perdesaan, serta tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang.

Peraturan presiden yang diamanatkan antara lain peraturan presiden tentang rencana tata ruang Pulau Sumatera, Pula Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Pulau Papua, dan kawasan strategis nasional. Salah satu peraturan presiden yang dikeluarkan ialah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Mengenai peraturan menterinya, sejumlah peraturan menteri yang mengatur pedoman penyusunan RTRW, baik provinsi maupun kabupaten/kota, terbentuk terlebih dahulu sebelum peraturan pemerintahnya, yakni PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang disahkan bulan Maret 2010. Peraturan menteri dimaksud seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor.

Kemudian, Permen PU 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, Permen PU 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Permen PU 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Permen PU 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Permen PU 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Dijelaskan pula hubungan antara penataan ruang dan perencanaan pembangunan nasional serta tujuan akhir penyelenggaraan pembangunan, yaitu menyejahterakan rakyat. Diatur oleh UU 25/2004, pembangunan diselenggarakan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana pembangunan (jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek) dan bersinergi dengan rencana pembangunan yang disusun pemerintah daerah.

Penyusunan rencana pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) oleh pemerintah daerah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengacu kepada rencana tata ruang. Dengan demikian, hubungan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang tidak terpisahkan satu sama lain.

Ada beberapa aspek penataan ruang yang bernilai strategis bagi pembangunan daerah, yakni filosofis, politis, ekonomis, sosiologis dan kultural, dan yuridis. Secara filosofis, Indonesia memiliki ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disertai kedaulatan merencanakan, memanfaatkan, mengelola, dan mengendalikan sumberdayanya, baik daratan, lautan, udara, maupun angkasa. Pelanggaran oleh negara lain diartikan sebagai pelanggaran kedaulatan itu.

Secara politis, sejak pemberlakuan UU 32/2004, penataan ruang merupakan urusan yang kewenangannya diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat bertindak sebagai fasilitator yang membuat standar RTRW nasional. Tapi, desentralisasi kerap memosisikan daerah terjebak egosentrisme dan egosektoral, padahal diperlukan sinergi antara pusat dan daerah dalam kerangka kerja yang menguntungkan.

Aspek yuridis, UU 26/2007 beriringan dengan minimal 28 undang-undang lainnya, seperti UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraira, UU 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, UU 17/1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UU 9/1990 tentang Konservasi Alam dan Ekosistemnya.

Kemudian, UU 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman, UU 6/1996 tentang Perairan Indonesia, UU 32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU 31/2004 tentang Perikanan, UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU 27/2003 tentang Panas Bumi, UU 4/2009 tentang Mineral dan Batubara, UU 38/2004 tentang Jalan, UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU 17/2008 tentang Pelayaran, UU 1/2009 tentang Penerbangan.

Singkatnya, nilai strategis tata ruang dalam pembangunan daerah adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aspek keberlanjutan lingkungan hidup (environmental sustainability) merupakan prinsip yang inheren dalam setiap tahapan penataan ruang untuk menunjang kesejahteraan manusia. Dari aspek pembangunan ekonomi, tata ruang sebagai acuan lokasi investasi sekaligus acuan program pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Hasil pengawasan Komite I DPD menyebutkan, UU 26/2007 memberikan ketentuan waktu penyesuaian atau penyusunan peraturan daerah (perda) setelah pemberlakuan undang-undang, yakni dua tahun bagi perda provinsi tentang RTRW provinsi dan tiga tahun bagi perda kabupaten/kota tentang RTRW kabupaten/kota. Hingga tenggat waktunya, hanya 6 dari 33 perda provinsi, 8 dari 398 perda kabupaten, dan 1 dari 93 perda kota yang ditetapkan. Menimbang kenyataan itu, Komite I DPD menyatakan, persetujuan perda RTRW kabupaten/kota tidak perlu sampai ke tingkat pusat, cukup disetujui di tingkat provinsi.

Selain itu, hasil pengawasan Komite I DPD juga menyebutkan, pemanfaatan ruang tidak terlepas dari aspek penegakan hukum sebagai instrumen pengendalian. Disimpulkan, terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang di hampir semua daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa ditindak, baik pelaku pelanggaran maupun pembuat kebijakan. Malah, Pemerintah cenderung membiarkan pelanggaran yang pada gilirannya melahirkan konflik vertikal dan horizontal.