DPD Sahkan Peraturan DPD tentang Keterbukaan Informasi Publik

0
24

Pewarta-Indonesia, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyetujui Peraturan DPD tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Peraturan DPD ini diamanati Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menimbang bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ketua DPD Irman Gusman menyatakan, DPD membuat Peraturan DPD tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia karena setelah keterbukaan informasi publik diatur UU 14/2008 maka untuk mengimplementasikannya diperlukan pengaturan yang rinci. “Peraturan yang rinci mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik,” tukas Irman di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (18/6), didampingi dua wakil ketua DPD, Laode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Sebelum pengesahan, Sidang Paripurna DPD mendengarkan laporan Panitia Musyawarah (Panmus) yang dibacakan anggotanya, Percha Leanpuri (anggota DPD asal Sumatera Selatan). Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Peraturan DPD ini antara lain bertujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dipertanggungjawabkan; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Dijelaskannya, informasi publik di DPD adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPD dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang DPD dan dukungan kesekretariatjenderalan.

Informasi publik di DPD meliputi informasi yang berkaitan dengan organisasi DPD, program DPD, kegiatan dan kinerja DPD, dan laporan keuangan DPD yang telah diaudit. Sedangkan informasi publik di Setjen DPD meliputi informasi yang berkaitan dengan organisasi Setjen DPD, program Setjen DPD, kegiatan dan kinerja Setjen DPD, dan laporan keuangan Setjen DPD yang telah diaudit.

Inforemasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja DPD antara lain meliputi informasi tentang pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan/pendapat, pengawasan, dan penguatan kelembagaan DPD. Sedangkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja Setjen DPD antara lain meliputi informasi tentang dukungan teknis, administratif, dan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan/pendapat, pengawasan, dan penguatan kelembagaan DPD.