Governors’ Climate and Forest (GCF) Meeting Perlu Diawasi

0
22

Pewarta-Indonesia, Governors’ Climate and Forest (GCF) Taskforce Meeting 2010 yang sedang berjalan di Aceh merupakan sebuah bentuk kerja nyata menyangkut dengan hutan Aceh yang sedang dibangun oleh Pemerintah Aceh lebih tepatnya oleh Saudara Irwandi Yusuf (KepalaPemerintah Aceh) dan rakyat Aceh. Kita bangga dengan kemajuan ini, tetapi diharap bukan dengan tujuan untuk memperkosa hutan.

Kami, World Achehnese Association (WAA) sebuah perkumpulan Masyarakat se-Dunia meminta agar forum ini tidak menjadi forum perdagangan yang akan berakibat kepada pemindahan hak kedaulatan rakyat terhadap hutan Aceh termasuk penjualan karbon yang di hasilkan hutan, menjadi hak ke daulatan agen atau lembaga-lembaga kusus yang di didirikan oleh siapa saja termasuk lembaga pemerintah, semua penjanjian yang di hasilkan perlu adanya keterlibatan rakyat termasuk dalam menandatangani berbagai perjanjian.

Hutan menjadi barang yang langka di negara-negara maju dan hutan menjadi bahan sensasi di kelas dunia saat ini, maka dengan itu rakyat perlu mengawasi semua proses yang sedang berjalan di Aceh, jangan sampai ada yang mengklaim hutan Aceh milik mereka, dan memanfaatkan kemiskinan rakyat menjadi lobang masuk untuk mereka yang ingin mengaut keuntungan dari hutan.

Sekalipun demikian, WAA tetap memandang positif pertemuan Governors’ Climate and Forest (GCF) Taskforce Meeting 2010 yang sedang berjalan di Aceh, kita tidak menolak penggunaan mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) di Aceh jika rakyat Aceh sepakat, namun kami ingin mengingatkan forum ini, bahwa hutan Aceh adalah hak milik rakyat Aceh maka tidak ada yang berpindah tangan di akhir pertemuan nantinya. Yang penting sekali Governors’ Climate and Forest (GCF) bukan pemilik hutan Aceh, jadi tak ada istilah mereka yang memutuskan seberapa besar hak rakyat Aceh terhadap hutan Aceh. Adalah sebuah persepsi yang salah jika ada yang beranggapan demikian. Perlu diingat bahwa semua keputusan yang tidak didasari pada hak-hak rakyat maka dikhawatirkan akan jalan di tempat dan berakibat gagal dalam pelaksaanannya, atau bermanfaat kepada keuntungan kelompok tertentu saja.

Sumber image di sini