Ketua DPD Harapkan Tayangan Televisi Perkuat ke-Indonesia-an

0
20

Pewarta-Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Irman Gusman mengharapkan tayangan televisi memperkuat ke-Indonesia-an, tanpa mengumbar violance, horror, dan sex (VHS) atau kekerasan, horor, dan seks. “Perkuat ke-Indonesia-an. Jangan mengumbar yang negatif-negatif saja, karena industri penyiaran termasuk public domain walaupun dikelola privat,” ujarnya ketika menerima manajemen Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) di Ruang Delegasi lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Selasa (22/12). Manajemen TPI yang bertemu Irman adalah Budi Rustanto (Director Corporate Secretary Global Mediacom), Nana Putra (Managing Director TPI), Ruby Panjaitan (Direktur Keuangan TPI), dan Ray Wijaya (Pemimpin Redaksi TPI). Irman didampingi Kepala Pusat Data dan Informasi DPD Syiaruddin.

Secara khusus, Irman menyinggung positioning TPI melalui slogannya ”Makin Indonesia Makin Asyik” yang program-programnya dirasakan dekat dengan kultur masyarakat Indonesia. Banyak contoh program TPI yang merefleksikan adat dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan tagline baru “Sejuta Wajah Indonesia” yang di-launching saat ulang tahun TPI tanggal 23 Januari 2010 nanti, Irman berharap positioning TPI tetap dipertahankan. Menurutnya, teve swasta nasional yang berdiri tahun 1991 tersebut berhasil memosisikan diri sebagai stasiun TV yang ”sangat Indonesia”. Dengan target audience kelas menengah ke bawah, program TPI berhasil menjangkau mayoritas masyarakat Indonesia.

“Saya merasa, segmen TPI menjangkau mayoritas masyarakat kita,” ujar Irman.

Manajemen TPI menemui Irman sekaligus menyerahkan kenang-kenangan sebagai ungkapan terima kasih manajemen TPI beserta karyawannya setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) tanggal 15 Desember 2009 mengabulkan permohonan kasasi PT Cipta TPI. Dengan demikian, proses hukum yang panjang dan melelahkan itu akhirnya dimenangkan TPI.

“Kami melalui tahapan yang sulit,” ungkap Nana, mengenai perjuangan manajemen beserta karyawan TPI yang pantang menyerah demi mewujudkan keadilan. Perasaan lega bercampur bahagia dirasakan manajemen beserta karyawan TPI. “Setelah on air, kami, terutama karyawan, semakin bersemangat meningkatkan eksistensi dan kualitas program bekerjasama dengan stakeholder,” imbuh Nana.

Ia mengakui, manajemen beserta karyawan TPI diliputi ketegangan dan perasaan was-was selama tiga bulan terakhir sejak TPI dinyatakan pailit tanggal 14 Oktober 2009. Putusan MA tersebut seolah melenyapkan ketegangan dan perasaan was-was tersebut dan berganti dengan semangat menyongsong masa depan TPI yang lebih cerah.

Putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi PT Cipta TPI dibacakan Majelis Hakim MA yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim Abdul Kadir Mappong dan dua anggotanya, yakni Zaharuddin Utama dan Hatta Ali, menyangkut perkara pailit PT Cipta TPI tanggal 15 Desember 2009 pukul 10.00 WIB di Gedung MA. Setelah bermusyawarah, Majelis Hakim bersepakat menyatakan putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak sederhana, sedangkan pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan bahwa di dalam penanganan perkara-perkara kepailitan pembuktian harus sederhana. Dengan demikian, putusan TPI pailit dibatalkan dan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim MA tersebut maka, kesatu, secara hukum operasional TPI dinormalkan kembali di bawah kendali dan otoritas penuh manajemen TPI, yaitu direksi dan dewan komisaris TPI; kedua, kepada seluruh bank-bank dan lembaga keuangan di mana TPI menjadi nasabah/klien, maka dalam hal sebelum keluarnya Putusan MA pernah melakukan blokir dan/atau penggantian specimen tanda tangan authorized signature dari pihak manajemen TPI kepada kurator, diminta untuk segera mengaktifkan kembali tanda tangan authorized signature manajemen TPI sebagaimana sebelum keluarnya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Ketiga, kepada instansi-instansi lainnya baik pemerintah maupun swasta yang pasca-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pernah mengadakan perikatan ataupun berkorespondensi dengan tim kurator TPI, kami berharap kiranya dapat kembali mengadakan perikatan ataupun korespondensi dengan manajemen TPI. Keempat, kepada seluruh kreditur, agency, dan stakeholder TPI, dalam hal pasca-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pernah mengadakan perikatan ataupun pembayaran kepada tim kurator TPI, mohon kiranya dapat menyampaikan perihal perikatan ataupun pembayaran tersebut kepada manajemen TPI, guna menghindari kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pasca-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD RI