Komite IV DPD – Pemprov Riau Gelar Semilokanas DBH Migas

0
24

Pewarta-Indonesia, Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Universitas Riau (Unri) menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Nasional (Semilokanas) bertema “Permasalahan dan Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas” di Pekanbaru, Selasa (9/3). Acara dihadiri pimpinan dan anggota Komite IV DPD, gubernur/bupati/walikota daerah penghasil minyak dan gas, rektor perguruan tinggi di Riau, serta Forum Konsultasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas.

Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas memberikan keynote speech. Menurutnya, di era otonomi daerah, keberhasilan pembangunan tidak melulu ditentukan pemerintah pusat, juga peran pemerintah daerah dan sinergi seluruh potensi bangsa. DPD menyelenggarakan semilokanas dengan mengundang partisipasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi di daerah yang bersangkutan.

Ditambahkannya, sejak otonomi daerah diterapkan, dana transfer dari pusat ke daerah meningkat cukup tajam dari tahun ke tahun disertai mekanisme pencairan yang semakin membaik. Mengingat perbaikan kualitas pelayanan publik di daerah memerlukan tambahan, di antaranya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, maka diperlukan pula tambahan jumlah dana transfer dari pusat kepada daerah penghasil minyak dan gas bersangkutan.

“Dalam implementasinya, banyak daerah mengeluhkan pencairan dana transfer yang kerap terlambat, sehingga mengganggu pembangunan di daerah. Daerah penghasil sumber daya alam seperti minyak dan gas, kehutanan, dan perikanan sering mengalami “kurang bayar” dana bagi hasil sumber daya alam dari Pemerintah.”

Selama ini, Hemas menegaskan, Pemerintah berupaya mempercepat penyaluran dana bagi hasil tersebut. Adapun keterlambatan penyalurannya lebih banyak dipengaruhi berbagai faktor dalam mekanisme penghitungannya seperti ketersediaan data lifting minyak. Keadaan tersebut menjadi perhatian Pemerintah dan DPD.

Selain itu, daerah penghasil sumber daya alam minyak dan gas juga merasakan kekurangtransparanan dana bagi hasil menyangkut mekanisme penghitungan komponen pengurang dalam penghitungan bagian daerah. Karena itu, diperlukan kejelasan mekanisme penghitungan komponen pajak dan pungutan lainnya sebagai komponen pengurang dalam penghitungan bagian daerah.

Dilatarbelakangi persoalan tersebut, Komite IV DPD menyelenggarakan semilokanas yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dana bagi hasil minyak dan gas. Komite IV DPD melibatkan Budget Office DPD sebagai think tank DPD, khususnya yang menyangkut anggaran dan perimbangan keuangan pusat-daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai narasumber yang mewakili Pemerintah, menjelaskan kebijakan dana transfer, pengelolaan dana bagi hasil minyak dan gas, penyaluran dana bagi hasil minyak dan gas, dan pelaksanaan dana bagi hasil minyak dan gas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Dana transfer APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ke APBD bertujuan mengurangi kesenjangan antardaerah sebagai bagian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).”

Ia mengatakan kebijakan transfer dari pusat ke daerah bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah, mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan penerimaan daerah, dan memperluas pembangunan infrastruktur daerah. “Jadi, pemerintah daerah sangat menentukan kecepatan mencapai tujuan pembangunan,” ujarnya.

Gubernur Riau M Rusli Zainal menjelaskan permasalahan dana bagi hasil minyak dan gas yang dihadapi Riau, yaitu waktu penyaluran yang tidak teratur atau terlambat 4-9 bulan, sehingga tidak termanfaatkan untuk mendanai program kegiatan. Buktinya, tersisa Rp 1,6 triliun dana bagi hasil minyak dan gas yang belum disalurkan sebagai realisasi penyaluran dana bagi hasil minyak dan gas. Selain itu, perhitungan bagian Riau dari kenaikan harga minyak mentah tahun 2008 tidak sesuai dengan penetapan harga tertinggi (capping) Menkeu.

Perhintungan dana bagi hasil minyak dan gas yang belum transparan ditandai dengan daerah penghasil yang tidak mendapat data pembanding karena Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak memberi data produksi atau lifting minyak dan gas; daerah penghasil tidak mendapat data komponen pengurang seperti cost recovery, pungutan lain seperti Domestic Market Obligation (DMO) fee minyak bumi, over/under lifting, dan fee kegiatan hulu minyak dan gas; dan pajak minyak dan gas baik dari KKKS, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), maupun Departemen Keuangan.

Karenanya, Rusli mengingatkan agar dikaji kembali mekanisme perhitungan dana bagi hasil minyak dan gas agar penyalurannya tepat waktu serta termanfaatkan efektif dan efisien; menghitung kembali bagian daerah penghasil minyak dan gas tahun 2008 setelah kenaikan harga minyak bumi; menghitung kembali bagian daerah penghasil akibat kesalahan semester I tahun 2009; dan komponen pengurang dalam perhitungan dana bagi hasil minyak dan gas yang lebih transparan dan konsisten.

Ia juga berharap, DPD memberi dukungan kepada Riau sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas untuk mendapat tambahan dana transfer dari APBN ke APBD, me-review formula dana bagi hasil minyak dan gas, mendorong Pemerintah me-reward Riau sebagai kutub pertumbuhan industri, mendukung Riau mendapat pembagian pajak tarif ekspor pertanian.

Rusli memaparkan, strategi pembangunan Riau adalah mengentaskan kemiskinan, menanggulangi ketertinggalan, dan menyediakan infrastruktur. Selama ini, Riau menghadapi permasalahan, yaitu keterbatasan sumberdaya manusia, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi sehingga menambah pengangguran dan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur baik jalan, jembatan, air bersih, maupun listrik.

Hemas dan Rusli berharap, semilokanas menggali berbagai permasalahan dana bagi hasil minyak dan gas sekaligus solusinya untuk dijadikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan dana bagi hasil minyak dan gas, termasuk penyempurnaan mekanisme penghitungan dan pencairannya.