Penanganan Penyelewengan Dana Bansos Terkesan Jalan di Tempat

0
20

Pewarta-Indonesia, Semarang Pemerintah provinsi Jawa Tengah pada awal Februari 2009 pertama kali di gulirkan dugaan penyaimpangan dana Bansos / Aspirasi APBD tahun 2008 oleh gubernur Jawa tengah H. Bibit Waluyo di 35 (seluruh) kabupaten di Jawa Tengah sehingga Negara dirugikan 5 milyar lebih.

Harapan Gubernur Jateng dalam hal ini menginstruksikan kepada Kejaksaan Tinggi Jateng untuk mengusut kasus dana bansos/aspirasi APBD 2008 ini melalui kejaksaan Negeri di masing-masing Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Dana bantuan Sosial/Dana aspirasi APBD Jawa Tengah ini ternyata rawan diselewengkan. Disaat Kejaksaan Tinggi mengekspos adanya dugaan penyimpangan ternyata juga melibatkan anggota DPRD. Dugaan kasus tersebut sudah dalam proses hukum, mulai dari penyidikan, penyelidikan, persidangan hingga sampai vonis.

Dari 12 kasus dana bansos/Aspirasi APBD 2008, 9 daerah dalam taraf penyelidikan dengan perincian:

– Kejari Semarang dua kasus pembangunan untuk tiga jembatan di Purwogondo Kec Semarang utara Kelurahan Dadapsari dengan nilai Rp 40 juta dan dipotong Rp 19,9 juta. Dana seluruhnya untuk pembangunan tiga jembatan itu sendiri Rp46,876 juta, sedang dana bansos sebesar Rp 39,978 juta, selebihnya Rp 6,9 merupakan dana swadaya masarakat setempat.

– Kebumen, tiga kasus yaitu dugaan dana bansos untuk bantuan desa tertinggal dengan pemotongan saampai Rp 252 juta dari Rp 800 juta.

– Ambarawa, dimana penyelewengan dana bantuan untuk perbaikan gedung taman kanak-kanak di desa Kelurahan Kecamatan Jambu dengan bantuan dana Rp 150 juta tetapi oleh broker dipotong hingga Rp 97 juta dan yang diberikan Rp 53 juta.

– Ungaran, yaitu di Kecamatan Ungaran Barat dan di Kecamatan Bergas yang sampai sekarang masih dalam proses.

-Kendal, terjadi pemotongan di empat Kecamataan walau sedikit, yang dilakukan di Kecamatan Sukorejo, Pageruyung, Plantungan dan Patean, Jepara, Rembang.

– Penyelewengan di Kabupaten Rembang dari dana bansos sebesar Rp 105 juta, Rp 42,5 juta dinyatakan bermasalah karena dipotong.

– Magelang, Mungkid dan Slawi dilakukan pemotongan bantuan sosial masjid Baiturrahman di desa Tegalwangi Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebesar Rp 95 juta.

Eko Haryanto Sekretaris KP2KKN Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi Koprupsi dan Nepotisme Jawa Tengah menegaskan dan mengancam akan meminta agar kasus penyelewengan dana bansos ini diambil alih KPK melalui surat No 134/SK/KP2KKN/X/2009 tentang Permohonan Supervisi dan Pengambilalihan Kasus Korupsi BANSOS yang akan dilayangkan ke KPK.

Menurut Eko Haryanto, ada pernyataan sejumlah pejabat Kejati Jateng yang akan menghapus status tersangka kasus penyimpangan dana bansos tersebut jika para terduga mengembalikan dana yang dipakai kepada negara. Namun, ditegaskan Eko Haryanto bahwa berapapun nilainya korupsi tetap korupsi dan tetap harus diproses secara hukum. Jika hal ini dibiarkan akan menjadikan preseden buruk sehingga membuat korupsi merajalela para koruptor tidak merasa takut ataupun jera, kerena dengan pengembalikanya permasalahanya dianggap selesai.

 

Meskipun uang kerugian negara telah dikembalikan bisa jadi bahan pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman dengan demikian ditambahkan pula oleh sekretaris KP2KKN kasus korupsi dana bansos harus ditangani secara serius agar dimasa yang akan datang tidak terjadi. Semoga.