Pendekatan Terpadu bagi Tersangka Kasus Teror di Indonesia

0
18

Oleh: Prodita Sabarini*)

Pewarta-Indonesia, Jakarta – Yang disebut dengan “perang melawan teror” adalah perang ideologi. Ia hanya dapat dimenangkan dengan mengubah kepercayaan ekstremis terhadap penggunaan kekerasan, demikian pendapat seorang ahli mengenai ekstremisme di Indonesia.

Noor Huda Ismail, Direktur Eksekutif Prasasti Perdamaian, sebuah lembaga think-tank yang bergerak di bidang rehabilitasi mantan teroris, percaya bahwa terorisme bisa dihilangkan dari masyarakat, terutama di Indonesia. Tetapi untuk itu, pemerintah dan masyarakat sipil mesti memberikan penekanan pada upaya-upaya “men-deradikalisasi” para ekstremis.

Sejak Bom Bali 2002, pemerintah Indonesia telah menerapkan program deradikalisasi diantaranya dengan menggunakan mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) seperti Nasir Abas untuk berdialog dengan tersangka dan terdakwa teroris di penjara. Selain itu, setelah bebas dari penjara, para mantan tersangka kasus teror itu menerima bantuan untuk memulai usaha.

Tetapi menurut Huda, program tersebut sebetulnya masih bisa ditingkatkan. Karena, misalnya, lebih dari 450 tersangka kasus teror yang telah didakwa atau diadili dengan tuduhan terorisme, 200 di antaranya sudah dibebaskan setelah menjalani hukuman mereka, dan mereka rentan untuk kembali menjadi residivis.

Menurut laporan International Crisis Group (ICG) tahun 2007 yang berjudul “Deradicalisation and Indonesian Prisons” (Deradikalisasi dan Penjara Indonesia), program ini telah berhasil mendorong sekitar 24 orang mantan anggota JI -organisasi militan yang bertekad membangun negara Islam di Indonesia- untuk bekerjasama dengan polisi. Tetapi ada juga mantan anggota organisasi militan yang masuk dalam program deradikalisasi yang tetap terlibat kembali dalam kegiatan-kegiatan JI.

Misalnya, Urwah, anggota JI yang menjalani hukuman empat tahun karena terlibat dalam pemboman Kedutaan Besar Australia pada 2004, terlibat kembali dalam pemboman hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton pada bulan Juli tahun lalu setelah ia dibebaskan dari penjara.

Menurut Huda, keluarga mantan anggota kelompok teroris yang ditahan maupun terbunuh harus dilibatkan dalam program deradikalisasi karena mereka juga rentan terhadap radikalisme.

“Misalnya, lihat Muhammad Jibril, anaknya Abu Jibril,” ujar Huda. Abu Jibril-sekarang menjadi ustadz di Pamulang, kota kecil dekat Jakarta, adalah mantan bendahara JI.

Abu Jibril menjalani hukuman tiga tahun di penjara karena menjadi anggota kelompok garis keras pada awal 1980-an. Ia kemudian terlibat dalam kerusuhan sektarian di Poso, Sulawesi Tengah hingga akhirnya tertangkap dan ditahan oleh pemerintah Malaysia dari 2001 hingga 2004 berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri Malaysia (Internal Security Act) karena mempromosikan radikalisme. Anaknya, Muhammad, ditahan pada Agustus 2009 karena diduga membantu membiayai serangan terhadap JW Marriot dan Ritz Carlton tahun lalu.

Contoh ini menunjukkan betapa radikalisme bisa diturunkan dari orangtua kepada anaknya.

Huda juga mencatat bahwa belum ada upaya “pemrograman ulang” atau upaya sistematis untuk men-deradikalisasi terdakwa kasus teror dalam beberapa tahun belakangan ini: “Yang penting adalah menerapkan pendekatan kuratif (dan bukan metode represif). Sejak tersangka kasus teror ditahan, mereka harus sudah dimasukkan dalam program deradikalisasi, dan kita juga harus tahu apa yang akan mereka lakukan setelah mereka bebas,” tambahnya.

Dalam laporannya, ICG menyatakan bahwa program deradikalisasi di Indonesia umumnya dilakukan terpisah dari pembinaan yang lain.

“Hampir tidak ada upaya, misalnya, untuk mengevaluasi apakah lebih banyak orang yang meninggalkan atau mengikuti organisasi teroris; apakah tahanan yang mengikuti program sudah benar-benar menolak pemboman sebagai taktik atau belum; atau apakah upaya deradikalisasi ini menimbulkan reaksi di kalangan para ekstremis atau tidak. Bahkan hampir tidak ada diskusi publik mengenai bagaimana semestinya perlakuan yang tepat terhadap pelaku teror, dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan para korban, yang bisa mencegah terjadinya serangan serupa,” demikian laporan itu mengatakan.

Huda juga mengatakan bahwa tugas men-deradikalisasi mantan pelaku teror bukan hanya tanggung jawab kepolisian. Dalam laporan yang ia tulis bersama dengan Carl Ungerer untuk Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Huda menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk melawan ideologi radikal adalah dengan mendorong pentolan gerakan radikal yang tidak lagi berhaluan keras dan “mereka yang masih dipercaya oleh kelompok-kelompok sempalan, seperti mantan pejuang Afghanistan atau Filipina, yang saat ini non-aktif”-untuk bekerja dengan pemerintah.

Ia juga menambahkan bahwa organisasi masyarakat sipil, seperti ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, harus lebih aktif dalam melawan ideologi radikal yang mungkin menyebar di komunitas-komunitas masyarakat tempat organisasi radikal ini aktif.

Hafidz Usman, Ketua Panitia Muktamar NU ke-32 kemarin, mengatakan bahwa organisasinya tidak mempunyai divisi khusus yang bertugas mendekati mantan teroris, tapi NU mendukung dan membantu program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah.

Wakil Kepala Divisi Humas Polri, Jenderal Sulistyo Ishaq sepakat dengan Huda dan mengatakan bahwa agar program deradikalisasi ini efektif, banyak pihak harus dilibatkan, tetapi secara umum “yang penting adalah memberikan perspektif baru pada terdakwa kasus teror dan keluarganya.”

*) Prodita Sabarini adalah wartawan The Jakarta Post.

Sumber artikel: Kantor Berita Common Ground (CGNews), sumber image di sini