Pernyataan Sikap PPWI atas Kasus Prita Mulyasari

0
35

Pewarta-Indonesia, Prita Mulyasari, korban pelayanan publik yang buruk dari Rumah Sakit Omni Internasional – Tangerang, telah diputus bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Banten dengan vonis perdata membayar denda Rp. 204 juta. Tidak hanya itu, kini Prita harus menghadapi tuntutan pidana di pengadilan yang sama, yang akan digelar pada Rabu, 9 Desember 2009 mendatang. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menilai bahwa fenomena tersebut jelas merupakan persoalan hukum yang amat serius bukan hanya bagi Prita Mulyasari, tapi juga bagi seluruh rakyat yang perlu disikapi secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa Indonesia.

Vonis kedua lembaga pengadilan di atas benar-benar telah mengusik rasa keadilan publik di seantero negeri ini. Bagaimana tidak, vonis bebas yang dikeluarkan pada putusan sela kasus Prita Mulyasari oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang beberapa waktu lalu akibat derasnya desakan publik untuk pembebasannya saat itu, yang kemudian ditunggangi oleh kepentingan politik sesaat dari para politikus oportunis negara ini, akhirnya harus kandas juga oleh arogansi pihak-pihak tertentu yang coba memanfaatkan jerat hukum sebagai alat penguasaan terhadap orang lain, yang adalah konsumennya sendiri. Fenomena negara hukum yang tragis! Dan rakyat Indonesia bertanggung-jawab sepenuhnya untuk bangkit melawan kesewenang-wenangan hukum di tanah airnya sendiri, untuk kemudian membangun hukum yang lebih beradab.

Beberapa prinsip fundamental yang menjadi dasar pemikiran PPWI atas persoalan hukum Prita Mulyasari, dan mendasari pernyataan sikap ini, adalah sebagai berikut:

1.      Sebagian terbesar publik, baik di dalam negeri maupun masyarakat internasional, setuju bahwa apa yang dilakukan oleh Prita Mulyasari adalah pengejawantahan dari Hak Azasi Manusia-nya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Hal ini berarti bahwa siapapun yang melarang, termasuk hakim yang menghukum orang yang menggunakan Hak Azasi Manusia-nya adalah pelanggar UUD 1945.

2.      Bunyi pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” amat jelas tidak dapat digunakan untuk menuntut seorang Prita Mulyasari atau seseorang yang lain, karena ia hanyalah konsumen pengguna jasa perangkat elektronik untuk mengirimkan informasi elektronik. Prita Mulyasari tidak punya kuasa apapun untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi. Yang dapat mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi atau dokumen elektronik hanyalah PROVIDER INTERNET atau penyedia system elektronik. Logika awam manusia normal membuktikan bahwa setiap orang akan mengeluh dan bahkan mengalami stress ketika ia hendak mengirimkan email dan/atau meng-upload informasi namun jaringan internet terputus, listrik mati, komputer tiba-tiba hang, dan lain-lain. Artinya yang harus bertanggung jawab dan patut dituntut dalam kasus ini adalah penyedia jasa internet, termasuk pemerintah Indonesia yang melakukan pembiaran beroperasinya system elektronik di negara ini.

3.      Berdasarkan poin (2) di atas, maka pasal 45 ayat (1) UU ITE, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” gugur dengan sendirinya sebagai pasal penentu ganjaran bagi Prita Mulyasari. Oleh karena itu, maka putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten dengan vonis perdata membayar denda Rp. 204 juta adalah tidak sah dan harus batal demi hukum.

4.    Article 19 dari The Universal Declaration of Human Right menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang memiliki hak bebas berpendapat dan mengekspresikannya, termasuk mempertahankan pendapatnya itu, dan bebas untuk mencari, mendapatkan, dan memberi informasi dan pendapat (ide) melalui media apapun tanpa mengenal batas wilayah. (Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers). Oleh sebab itu, siapapun yang melarang, termasuk hakim yang menghukum orang yang menggunakan Hak Azasi Manusia-nya mengeluarkan pendapat dan mengekspresikannya melalui internet (atau media apapun) adalah pelanggar Konvensi Internasional tentang Hak Azasi Manusia, dan patut dituntut di depan pengadilan internasional.

5.      Bilapun akal sehat kita harus dikubur ke liang lahat demi menghormati putusan pengadilan, keputusan vonis bersalah atas Prita Mulyasari tetaplah tidak berdasar. Sebab unsur pencemaran nama baik yang dituduhkan kepadanya harus digugurkan karena tidak sesuai dengan pasal 310 KUHP ayat (3) yang menyatakan : “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum …” Dalam e-mail Prita yang ditujukan kepada teman-temannya, Prita menuliskan kalimat awal berbunyi : “Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia lainnya, terutama anak-anak, lansia dan bayi. Bila anda berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan RS dan title International karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat dan suntikan.” Oleh karena itu, vonis hakim atas Prita Mulyasari merupakan ancaman bagi kepentingan umum, sebab dengan tidak tersedianya informasi tentang pengalaman konsumen atas sesuatu produk barang dan/atau jasa membuka peluang terjadinya kerugian bagi orang lain (konsumen lainnya). (Sumber rujukan: Ronny, M.Kom, M.H, Saksi Ahli judicial review UU ITE di Mahkamah Konstitusi).

6.      Putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten hanya berpedoman kepada UU ITE dan KUHP tanpa mengindahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 2, 3, 4, dan 7 UUPK. Hal ini menggambarkan betapa lemahnya posisi konsumen yang merupakan jumlah terbanyak dari sebuah bangsa bernama Indonesia di depan penyedia produk barang dan/atau jasa, sebab hakim di pengadilan tidak kuasa memperjuangkan perlindungan kepada masyarakat walaupun undang-undang perlindungan konsumen telah dipegangnya.

7.      Himbauan banyak pihak, termasuk dari pemimpin tertinggi negeri ini, Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengharapkan agar penyelesaian kasus Prita Mulyasari versus RS Omni Internasional diselesaikan melalui jalur kekeluargaan di luar pengadilan tidak diindahkan oleh pihak-pihak yang melakukan penuntutan. Kenyataan itu membuktikan tidak efektifnya tekanan yang hanya bersifat himbauan terhadap arogansi pihak RS Omni Internasional. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono tidak dianggap apapun oleh RS Omni International.

Selain beberapa pokok pikiran di atas, PPWI juga menyadari bahwa rumah sakit adalah sebuah institusi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat (publik) yang harus dibela dan dipertahankan. Namun, setiap rumah sakit, dan seluruh institusi publik tanpa kecuali, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, harus mengedepankan pelayanan publik yang terbaik bagi pengguna produk barang dan/atau jasa-jasa yang diberikannya. Oleh karena itu, PPWI berpendapat bahwa penyelesaian sengketa antara Prita Mulyasari versus RS Omni International perlu menempuh cara-cara yang lebih elegan dengan mengedepankan prinsip tidak mengorbankan satu pihakpun.

Berdasarkan hal-hal prinsip yang telah disebutkan di atas, dengan ini Pengurus dan Anggota Persatuan Pewarta Warta Indonesia menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1.      Mendukung sepenuhnya langkah Prita Mulyasari sebagai seorang pewarta warga untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis perdata denda Rp. 204 juta yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banten kepadanya.

2.      Menyatakan keberatan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengadili perkara pidana kasus pencemaran nama baik oleh Prita Mulyasari terhadap RS Omni International, dan meminta agar Prita Mulyasari dibebaskan dari tuduhan tersebut.

3.      Mendesak pihak RS Omni International dan semua pihak yang terkait dalam masalah ini agar menempuh upaya penyelesaian persoalan dimaksud di luar pengadilan. PPWI menyediakan diri untuk menjadi mediator dan fasilitator dalam mencari titik temu penyelesaian masalah antara kedua belah pihak.

4.      Mendesak organisasi-organisasi yang relevan seperti asosiasi profesi Ikatan Rumah Sakit, Ikatan Dokter Indonesia, dan Yayasan Lembaga Konsumen, LSM Kesehatan, dan insititusi independen lainnya untuk melibatkan diri secara aktif memfasilitasi upaya damai antara Prita Mulyasari dengan RS Omni International agar segera keluar dengan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

5.      Mendesak lembaga legislatif, yakni DPR RI dan DPD RI dan/atau lembaga eksekutif untuk melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan, khususnya UU ITE, yang hanya melahirkan proses hukum yang panjang dan melelahkan akibat hilangnya substansi atau ruh keadilan dari aturan-aturan hukum yang ada tersebut.

Demikian Pernyataan Sikap PPWI ini dibuat dan disampaikan kepada khalayak untuk diketahui dan dimaklumi. Semoga kasus Prita Mulyasari versus RS Omni International  membuat kita kian matang dalam menerjemahkan hukum sebagai bagian proses menegakkan keadilan.

Atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Desember 2009

DEWAN PENGURUS NASIONAL
PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA

Ketua Umum,
Wilson Lalengke (HP. 081371549165)

Sekretaris Jenderal,
R. Andy Chandra (HP. 081584021244)

BAGIKAN
Berita sebelumyaPanglima TNI Terima Kasau Singapura
Berita berikutnyaPernyataan Sikap PPWI atas Kasus Prita Mulyasari
Koran Online Pewarta Indonesia atau disingkat KOPI adalah sebuah media massa nasional berbasis jurnalisme warga (pewarta warga) yang dibangun dan dikelola oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Pimpinan redaksi KOPI adalah Wilson Lalengke, dibantu oleh ribuan penulis/pewarta lintas profesi, lintas agama, lintas strata sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain dari seluruh nusantara dan luar negeri.