Stop Politisasi Islam di Swiss

0
25

Oleh: Bashkim Iseni*)

Pewarta-Indonesia, Lausanne, Swiss – Tahun 2010 diawali dengan buruk bagi hubungan Muslim-Eropa. Referendum tanggal 29 November di Swiss yang melarang pembangunan menara masjid masih menyisakan protes baik di dalam maupun luar negara itu. Para pengkritik tidak hanya menekankan betapa diskriminatifnya referendum itu pada minoritas Muslim Swiss, tetapi juga menekankan kesan negatif yang ditimbulkannya bagi Swiss di tingkat internasional.

Setelah pelaksanaan referendum tersebut, banyak diantara kita yang masih berusaha memahami berbagai faktor yang mendorong pelaksanaannya.

Ada yang mengatakan bahwa faktor pendorongnya adalah ketidakcocokan Islam dengan realitas politik dan budaya modern, seperti yang diungkapkan oleh kelompok politis ideologis yang kritis terhadap Islam seperti Gerakan Melawan Islamisasi Swiss. Ada pula yang menyebutkan faktor seperti kekhawatiran penduduk pribumi terhadap imigran, atau kemarahan akibat ketidaksetaraan perlakuan terhadap perempuan di beberapa bagian dunia Islam, dan lebih luas lagi, konteks politik internasional paska 11 September.

Tetapi, umat Muslim di Swiss melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan cara yang dianjurkan oleh tradisi dan mazhab negara asal mereka, yang sebenarnya mencakup pendekatan yang liberal dan fleksibel yang bisa mengakomodasi Islam yang “ter-eropa-kan” sekaligus pengamalannya di negara sekuler. Dan memang mazhab-mazhab itu-termasuk mazhab Hanafi-bersahabat dan toleran dengan konteks Swiss dan Eropa, namun tak terlihat dalam debat publik keseharian masyarakat Swiss.

Paling tidak, referendum ini mendorong munculnyawacana penting mengenai integrasi dalam masyarakat Swiss, keselarasan antara identitas Muslim dan nilai-nilai Swiss, terutama kesetaraan jender, serta pendidikan sekuler dan sistem pelayanan kesehatan umum.

Debat ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran publik untuk mengakui “Muslim” sebagai kategori baru identitas personal atau komunal bagi mereka yang menganut agama Islam dalam data penduduk Swiss. Masalahnya, penggunaan umum istilah ini akan menyamaratakan semua Muslim yang memiliki latar belakang sosial dan bahasa yang berbeda, membentuk mereka menjadi satu kategori politik yang tak sepenuhnya menggambarkan komposisi sosiologis masyarakat Muslim Swiss. Jelas, ini akan mendorong terjadinya politisasi terhadap Islam di Swiss.

Fenomena inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik-keagamaan di Swiss yang pernyataan-pernyataannya sering dikutip oleh media Swiss, dan memperkeruh suasana.

Misalnya, presiden Liga Muslim wilayah Canton Ticino, Gasmi Slaheddine, menyerukan pendirian partai politik Islam di Swiss seminggu setelah referendum dilaksanakan. Individu dan kelompok semacam itu mengambil manfaat dari kesempatan yang ada sekarang ini untuk mengorganisasi massa berdasarkan agama dan menampilkan diri mereka sebagai wakil sah umat Islam di Swiss.

Mereka yang menunjuk dirinya sendiri sebagai juru bicara umat Islam Swiss tak mungkin bisa mewakili keragaman masyarakat Muslim di negara ini. Wacana mereka juga berlawanan dengan representasi sekuler dan relijius dari mayoritas warga negara dan masyarakat Muslim di Swiss dan membungkam suara-suara penting dalam debat tentang apa arti sesungguhnya menjadi seorang Muslim di Swiss.

Kedua, diskusi yang berlangsung sekarang ini menunjukkan adanya kesalahpahaman mendasar tentang realitas sosiologis masyarakat Muslim Swiss. Lepas dari terus berkembangnya polemik, tak banyak yang diketahui dari masyarakat yang beragam ini, bagaimana pandangan mereka tentang modernitas budaya dan politik, persepsi mereka tentang masyarakat Swiss, kehidupan sosial dan professional mereka di Swiss, dan tingkat keagamaan mereka.

Yang sedang kita bicarakan sekarang ini adalah orang-orang dan komunitas dari kawasan Balkan (Kosovo, Macedonia, Serbia dan Bosnia-Herzegovina) dan negara-negara Turks (Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgiztan, Turkmenistan, Turki dan Uzbekistan) yang mewakili lebih dari 80 persen masyarakat Muslim Swiss yang menjadi mayoritas bisu. Sementara, ada kelompok sangat minoritas yang menyebut diri sebagai Muslim yang taat-yang jumlahnya tak lebih dari 10 persen, menurut survei yang dilakukan oleh University of Lausanne. Jumlah ini sebetulnya tak jauh berbeda dengan jumlah penganut taat agama lain di Swiss.

Agar terhindar dari jebakan politisasi Islam di Swiss dan tidak membiarkan sekelompok kecil orang Islam tertentu mengklaim sebagai representasi masyarakat Muslim di negara ini, kita harus lebih memahami keragaman masyarakat Muslim di sini. Kita harus mengalokasikan sumber daya untuk menghubungkan dan memfasilitasi komunikasi dan keterbukaan pikiran agar kita bisa memahami pendapat kelompok mayoritas bisu ini.

Kerangka kerja kelembagaan yang khusus juga perlu dibuat untuk mendorong partisipasi demokratis wakil-wakil lembaga politik maupun masyarakat sipil, baik sekuler maupun keagamaan, dalam debat yang tengah berlangsung saat ini. Lebih khusus lagi, visi dan nilai-nilai kemasyarakatan mayoritas Muslim di Swiss harus disampaikan dengan lebih jelas kepada masyarakat luas. Upaya-upaya seperti ini akan membuka jalan bagi debat yang lebih konstruktif di kalangan masyarakat Muslim di Swiss dan masyarakat Swiss secara keseluruhan.

*) Bashkim Iseni adalah cendekiawan politik di University of Lausanne

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews)

BAGIKAN
Berita sebelumyaApakah dengan Kekerasan Bisa Membela Islam?
Berita berikutnyaSuara Yahudi yang Menentang Pelarangan Burqa
Koran Online Pewarta Indonesia atau disingkat KOPI adalah sebuah media massa nasional berbasis jurnalisme warga (pewarta warga) yang dibangun dan dikelola oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Pimpinan redaksi KOPI adalah Wilson Lalengke, dibantu oleh ribuan penulis/pewarta lintas profesi, lintas agama, lintas strata sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain dari seluruh nusantara dan luar negeri.