Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
Silahkan Login & Kirim Warta

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
Pewarta Online
None

Yang Terpinggirkan
Gaji Pensiun yang belum Terealisasi Juga.....
21/02/2013 | Husaeni Mabruri

KOPI - Mimpi manis untuk masa depan gaji pegawai pensiunan sipil hidupnya belum dirasakan oleh Bpk. [ ... ]


Gelora Sepeda
Fun Bike Meriahkan HUT Ke-69 TNI di Aceh.....
29/09/2014 | Syamsul Kamal
article thumbnail

KOPI, Aceh Jaya - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke 69, Komando Distrik Militer (Kodim) 0114 Aceh Jaya, mengegelar acara sepeda santai (fun Bike)  [ ... ]



Polling Warga
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Yang Terpinggirkan
Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama segenap pengurus dan anggota PPWI se-Indonesia menyampaikan Selamat & Sukses atas Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Muh. Jusuf Kalla pada tanggal 20 Oktober 2014. Semoga di bawah kepemimpinan beliau berdua, bersama-sama seluruh komponen bangsa, percepatan pencapaian tujuan bernegara Indonesia akan segera dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih nyata.

Yang Terpinggirkan

Gaji Pensiun yang belum Terealisasi Juga

IchsanuddinKOPI - Mimpi manis untuk masa depan gaji pegawai pensiunan sipil hidupnya belum dirasakan oleh Bpk. Ichsanuddin. Bahkan, mantan Kepala Sekolah (Kepsek…
 

40 Tahun Hidup Dalam Kegelapan

KOPI, Bogor - Hidup terasa pekat dan gelap, tak terlihat sinar mentari kala pagi atau indahnya hamparan bumi yang penuh dengan liku-liku persoalan atau apa yang terjadi diluar sana ia tak bisa merasakan dengan penglihatan, hanya rasa dan suara yang ia miliki, mungkin ini seumur hidup yang harus ia jalani, itulah yang ia alami sehari-hari, seorang perempuan yang mengalami kebutaan sejak usia lima tahun hingga kini ia telah mencapai usia 40 tahunan.

Baca selengkapnya...

 

Penertiban PETI di Tanah Bumbu; Iya Kandang, Iya Babi

Sangat keterlaluan saya kira bila pengawasan terhadap aktivitas pertambangan batubara ataupun jenis mineral lainnya, hanya dilakukan sekali atau dua kali saja dalam setahun.

Bagaimana mungkin institusi teknis semacam Dinas Pertambangan dan Energi, lebih banyak bekerja di belakang meja ketimbang berada di lapangan agar benar-benar mengetahui kondisi riil terhadap aktivitas pertambangan, apakah benar-benar bekerja sesuai aturan, atau malahan melakukan aktivitas ilegal.

Pengawasan sebanyak sekali atau dua kali dalam setahun ini diterapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu, sebuah Kabupaten di Kalimantan Selatan yang sangat kaya dengan deposit mineral batubara dan bijih besi. Ini sesuai yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu, Dwijono. Padahal menurutnya terdapat tak kurang dari 70 perusahan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dulunya bernama Kuasa Pertambangan (KP).

Maraknya kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, terutama batubara, diketahui selama ini tidak saja oleh para pemegang IUP, tapi tak sedikit yang bekerja secara ilegal alias Pertambangan Tanpa Ijin (PETI). Perihal aktivitas penambangan batubara secara ilegal di Tanah Bumbu ini bukan isapan jempol, nyata, bahkan sangat diketahui benar-benar oleh institusi penegak hukum dari tingkat Polsek, Polres, Polda, bahkan tak menutup kemungkinan Mabes Polri.

Sangat sering, terlalu sering bahkan terdengar dari mulut para pelaku PETI disana kalau mereka itu memiliki beking orang-orang hebat; AKBP Anu, Kombes Anur, atau Jenderal Anu. Pernyataan tersebut keluar mengalir dari mulut mereka dengan tujuan untuk melegalisasi aktivitasnya, seolah ingin menyatakan; loe jangan main-main, beking gue orang hebat, tak mungkin kegiatan gue dihentikan.

Pernyataan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu yang menyatakan pihak bukan soal berani atau tidak terkait penertiban terhadap indikasi adanya PETI, saya kira cuma semacam kamuflase untuk menutupi ketidak berdayaan instansinya. Jika melihat kondisi riil di lapangan, serta pengawasan yang hanya paling banyak dua kali dalam setahun, Dinas Pertambangan jelas-jelas tak berani. Apalagi menghadapi para perusahaan pelaku PETI yang tak segan-segan “menyuap” siapa saja agar bisa menyingkirkan seorang Pejabat yang tak disenangi dan dianggap mengganggu aktivitas mereka. Dwijono berdalih, soal penertiban terhadap para pelaku PETI adalah tugas pihak Kepolisian yang dalam hal ini adalah Polres.

Apa yang bisa diharapkan dari institusi Kepolisian di daerah untuk memberantas PETI, sementara oknum-oknumnya selain banyak yang terlibat pada aktivitas penambangan ilegal dan yang berkaitan, juga menjadi beking di balik kegiatan ilegal itu. Penertiban terhadap para pelaku PETI sering dilakukan, cuma tampaknya lebih sering ditujukan terhadap para pelaku yang dianggap tak mau atau melenceng dari “aturan main”. Penertiban terhadap pelaku PETI dengan menahan dan mengamankan alat-alat berat, ujung-ujungnya kebanyakan adalah 86 alias diselesaikan dengan “jalan damai”, bayar sejumlah uang, yang menurut informasi per unit excavator antara Rp 50 juta hingga lebih, tergantung negosiasi. Alat-alat berat yang diamankan oleh pihak Kepolisian sebagai hasil operasi penertiban PETI, kebanyakan tak ada pelakunya, dianggap barang temuan. Yang aneh tentu saja barang bukti yang dianggap temuan itu bisa ada pihak yang mengeluarkannya dari pengamanan pihak Kepolisian.

Tanah Bumbu, sering diparodikan sebagai tanah yang banyak memiliki bumbu; salah satunya aktivitas penambangan secara ilegal yang seolah-olah legal karena sangat bebas tanpa bisa direm oleh pihak-pihak terkait dan berwenang, karena ibarat pepatah, antara pelaku dan aparat penegak peraturan dan hukum adalah, “iya kandang, iya babi.”

 

Perda Kalsel Nomor 3/2008 Tak Berlaku di Kabupaten Tanah Laut

KOPI - Maraknya aktivitas penambangan batubara di beberapa wilayah kabupaten di Kalimantan Selatan, yang pengangkutannya menggunakan jalan umum propinsi, membuat Pemprop mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda).

 

Perda yang dibuat oleh Pemprop Kalimantan Selatan itu adalah Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang larangan bagi angkutan tambang dan kebun melewati jalan umum. Wilayah kabupaten yang terkena langsung oleh Perda itu adalah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Dan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan Perda tersebut, Pemprop membentuk semacam tim yang dikenal dengan sebutan Tim Gakkum yang terdiri dari unsur kepolisian dan Dinas Perhubungan.

Baca selengkapnya...

 

Mengecek Kendaraan Bermotor Melalui SMS

KOPI - Berawal dari seorang teman yang mau membeli mobil dengan plat nomor polisi wilayah Kalimantan Selatan (DA). Ceritanya ia ditawari oleh seorang kenalannya di Banjarmasin, sebenarnya ia tertarik untuk membeli mobil second hand, tapi tak ada waktu untuk mengecek langsung baik fisik maupun kelengkapan dokumen-dokumennya.

Baca selengkapnya...

 
Artikel Lainnya...

Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.