Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



    POLLING WARGA
    Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
     

    Koalisi Masyarakat Sipil Jambi Tolak Pembangunan Jalan Angkutan Batubara Melewati Hutan Dataran Rendah

    KOPI, Jambi - PT. Marga Bara Jaya (MBJ) mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk membangun Jalan Khusus Angkutan Batubara dari Desa Beringin Makmur Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara menuju Desa Mendis Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Namun rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan melewati atau membelah kawasan hutan dataran rendah tersisa Sumatera pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Meranti dan Hutan Lalan yang telah dibebani hak atau IUPHHK-Restorasi Ekosistem kepada PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) sepanjang 34,5 Km (22,5 Km di Provinsi Sumatera Selatan dan 12 Km di Provinsi Jambi.

    Dengan mempertimbangkan aspek kebijakan dan regulasi, aspek ekologi serta aspek sosial budaya, yaitu:

    1. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan kebijakan dan komitmen Pemerintah Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara business as usual yang tertuang dalam INDC (Indonesia’s Intended Nationally Determined Contribution), karena memicu deforestasi dan degradasi hutan.

    2. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 14, yang telah ditanda tangani dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati, menyatakan bahwa para pihak harus: “Menerapkan prosedur yang tepat menggunakan analisis dampak lingkungan terhadap proyek-proyek yang diusulkan, yang kemungkinan memiliki dampak yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati, dengan tujuan untuk menghindari atau meminimalkan dampak, dan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam prosedur tersebut." Sehingga, analisis dampak lingkungan dan dampak sosial dalam pembuatan jalan angkut batubara harus dilakukan secara independen dan mendalam.

    3. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, dimana restorasi ekosistem didefinisikan sebagai upaya mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) dan unsur non-hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Kawasan restorasi ekosistem dikelola melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk kegiatan penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, maupun pelepasliaran flora dan fauna. Oleh karena itu, rencana pembangunan jalan angkut batubara yang membelah kawasan restorasi ekosistem akan menggangu upaya pemulihan ekosisem hutan tersebut.

    4. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.27/Menlhk/Setjen /Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dimana Pasal 12 Ayat (1) mengatur bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

    5. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.28/Menlhk/Setjen /Kum.1/ 7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Restorasi Ekosistem, Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi, dimana yang dimaksud Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu jalan khusus angutan batubara tersebut akan mengganggu kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan yang dilakukan oleh PT REKI dalam upaya mencapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

    6. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 11/2016 tetang RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2036, pada pasal 54 ayat (2) Larangan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air, keseimbangan fungsi lindung, kelestarian flora dan fauna, serta pemanfaatan hasil tegakan.

    7. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 8/2016 tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036; dimana jalan khusus angkutan batubara melintasi kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas dan bukan merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan, serta tidak dicadangkan untuk infrastruktur, pertanian dan perkebunan.

    8. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari No. 1/2013 tentang RTRW Kabupaten Batanghari Tahun 2011 – 2031 pada pasal 102 ayat (2), yaitu adanya ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi karena adanya kegiatan yang dilarang meliputi: kegiatan yang ada di hutan produksi yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi, siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, sungai dan anak sungai yang terletak dalam kawasan hutan, dan pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan produksi.

    9. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan merusak ekosistem yang tengah dipulihkan, meningkatkan potensi terjadi deforestasi dan fragmentasi kawasan hutan, mengancam kelestarian keanekaragaman hayati yang tinggi di hutan dataran rendah Sumatera, dan mengganggu hidupan satwa liar bagi 26 spesies langka, kritis dan dilindungi.

    10. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan membuka akses dan meningkatkan konflik manusia dengan satwa liar (human – wildlife conflict), perburuan satwa liar (poaching) dan pembalakan liar (illegal logging).

    11. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan menimbulkan erosi tanah akibat tidak adanya tutupan hutan, meningkatkan sedimentasi sungai terutama sub-daerah aliran sungai (sub-DAS) Meranti, Kapas, dan Lalan, serta meningkatkan risiko banjir.

    12. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan akan menimbulkan polusi dan mengurangi kualitas air, sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan hidupan satwa liar.

    13. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan mengganggu dan menghilangkan sumber kehidupan keluarga masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan yang masih menggantungkan hidupnya atas sumberdaya hutan dan perairan yang ada di kawasan restorasi ekosistem.

    14. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan membuka akses dan meningkatkan tekanan akibat pembukaan hutan dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal dengan keluarga masyarakat Batin Sembilan.

    Berdasarkan pertimbangan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Jambi menyatakan sikap:

    1. MENOLAK rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara yang diusulkan oleh PT Marga Bara Jaya yang melalui atau membelah hutan alam dataran rendah Sumatera pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Meranti dan Hutan Lalan yang sedang dikelola melalui IUPPHK-Restorasi Ekosistem oleh PT REKI.

    2. MEREKOMENDASIKAN agar PT Marga Bara Jaya membangun kerjasama operasional untuk menggunakan jalan yang ada (existing), yaitu melalui jalan PT Conoco Phillip dan PT Bumi Persada Permai.

    3. MEREKOMENDASIKAN agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memfasilitasi kerjasama operasional penggunaan jalan yang ada (existing) di areal PT Sentosa Bahagia Bersama yang selama ini tidak pernah dilibatkan sebagai pemangku kepentingan utama (key stakeholders) dari rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara oleh PT Marga Bara Jaya tersebut. (MRS/Red)


    Artikel Lainnya:

     

    Dirut ” Habis Token Gelap Gulitalah” Tahan KPK Terlibat Korupsi
    Rabu, 24 April 2019

    KOPI, Jakarta- Ditempat kerjanya “ Kangmas Sutisyoso mengatakan” Buku RA. Kartini terkenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. PLN (Perusahaan Listrik Negara) ” Habis Token Gelap Gulitalah” tahan KPK, terlibat korupsi pembangunan pembangkit Listrik Riau I. Kadangkala Petugas PLN dilapangan sebulan menunggak listrik lansung meteran ia bongkar, tega amat sih. Terpaksa kami memakai meteren listrik prabayar yakni TOKEN listrik. Kami... Baca selengkapnya...

    Heboh Tentang Cucu Jokowi
    Rabu, 30 Januari 2019

    KOPI, Jakarta – Cuitan Hidayat Nur Wahid dalam postingan @kun Twitter miliknya, ia menuding cucu Joko Widodo Jan Ethes menjadi alat kampanye. Dalam cuitannya tersebut, ia menuliskan bahwa Jokowi sengaja menjadikan Ethes sebagai alat kampanye. "Ini Jan Ethes yg pernah sebut @jokowi, kakeknya, sbg “Artis” ya? Tapi bgmn kalau ini jadi legitimasi pelibatan anak2 dlm kampanye? Bgmn @bawaslu_RI masih bisa berlaku adil kah?" tulisnya. Ditempat... Baca selengkapnya...

    PK Diajukan Tiga Kali Di Kasus Yang Sama, MA Tabrak Aturan?
    Rabu, 23 Januari 2019

      Foto: (ki-ka) Danny Siagian, Manahan Sihombing, Mangalaban Silaban, Sugiono KOPI, JAKARTA - Menurut pasal 66 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 menyebutkan, permohonan Peninjauan Kembali (PK), diajukan hanya satu kali. Namun kenapa dalam kasus tanah Grant Sultan Deli, Medan milik ahli waris Datuk Muhamad Cheer (Dt. M. Cheer) di Mahkamah Agung (MA) bisa hingga 3 (tiga) kali? “Kenapa PK bisa sampai 3 (tiga) kali untuk kasus yang sama di... Baca selengkapnya...

    Luhut ke Riau : Kesibukan Presiden Jokowi, Saya Mewakili Membagikan Sertifikat Prona ke Masyarakat
    Kamis, 17 Januari 2019

    KOPI, Jakarta- Kunjungan kerja (Kunker) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan ke Propinsi Riau, (Rabu 16 Januari 2019) dalam rangka tugas negara. Agendanya yaitu Kunjunga kerja ke Kawasan Industri Tenayan (KIT) kota Pekanbaru serta mewakili Presiden Joko Widodo membagikan 1500 sertifikat tanah Prona Gratis kepada masyarakat . Ribuan orang masyarakat Riau memadati Gelanggang Olahraga Remaja... Baca selengkapnya...

    IKUTILAH..!! Kappija-21 Selenggarakan Essay Contess 2018-2019
    Kamis, 10 Januari 2019

    KOPI, Jakarta – Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia-Jepang Abad 21 (Kappija-21) sedang menyelenggarakan lomba menulis atau Essay Contess 2018-2019. Kegiatan ini ditaja dalam rangka memeriahkan 60 tahun Hubungan Diplomatik Indonesia dan Jepang tahun 2018 yang baru saja berlalu.   Tujuan utama lomba menulis terkait Indonesia dan Jepang tersebut adalah untuk menumbuhkan minat baca, minat mengetahui, dan minat menambah... Baca selengkapnya...

    LL Dikti Wilayah III Sebut PDPT Universitas Mpu Tantular Bagus di Acara Wisuda
    Senin, 31 Desember 2018

    Foto: Senat Universitas Mpu Tantular dalam acara pelantikan wisudawan-wisudawati KOPI, JAKARTA Di acara Wisuda Universitas Mpu Tantular (UMT) Tahun Akademik (TA) 2018/2019, yang dilangsungkan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, pejabat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah III (dulu Kopertis-red) sebut laporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) UMT, sudah beres dan bagus. “Yang kami ketahui, bahwa laporan PDPT... Baca selengkapnya...

    Adakah Kejahatan Hukum Ketua MA di Kasus Tanah Grant Sultan?
    Senin, 24 Desember 2018

    Foto: Saat persidangan pihak Ahli Waris menuntut PT Taman Malibu Indah di PN Medan KOPI,JAKARTA Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam tingkat kasasi, dari seluruh putusan pengadilan sebelumnya, yang secara otomatis menjadi pamungkas dari segala putusan hukum di Negara ini. Sementara hukum yang katanya menjadi panglima untuk menyelesaikan permasalahan hukum, menjadi koridor yang digunakan untuk... Baca selengkapnya...

    INTERNASIONALGratis Masuk Taman Al-Qur’an Seluas 6.....
    03/04/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Dubai – Dubai negara petro Dollar, negara penghasil minyak terbesar di dunia.  Jumlah penduduk yang sedikit, dengan pertumbuhan  ekonomi yan [ ... ]



    NASIONALKoalisi Masyarakat Sipil Jambi Tolak Pem.....
    26/03/2019 | Redaksi KOPI

    KOPI, Jambi - PT. Marga Bara Jaya (MBJ) mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk membangun Jalan  [ ... ]



    DAERAHDialog RRI Yogyakarta: Meningkatkan Par.....
    27/03/2019 | Marsono RH

    . KOPI, Yogya - Guna berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu 17 April mendatang, RRI Yogyakarta mengadakan talkshow dengan tema “Meningkatkan Par [ ... ]



    PENDIDIKANDua Siswa PPWI-Gambatte Septian serta .....
    27/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker) bekerjasama dengan International Manpower Development of Japan (IM Japan) s [ ... ]



    HANKAMKapusjarah TNI: Generasi Muda Parameter .....
    10/03/2019 | Wahju Marsudi Wibowo

    KOPI - Generasi muda merupakan parameter peradaban suat bangsa. Hal tersebut disampaikan Kapusjarah TNI Brigjen TNI Prantara Santosa, S.Sos. M.Si. M.T [ ... ]



    OLAHRAGAMahasiswa Yang Petinju Ini, Menangkan Pe.....
    06/04/2019 | Danny Pantas Siagian

    KOPI, JAKARTA - Sulistyono, petinju yang juga mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta ini, menangkan pertarungan partai kelas [ ... ]



    PARIWISATAJaga Keseimbangan Alam, Kecamatan Ranah .....
    19/03/2019 | Yoni Syafrizal

    KOPI, Pesisir Selatan - Kecamatan Ranah Pesisir wakili Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) untuk mengikuti lomba Kecamatan Bersih dan Hijau tingkat Pro [ ... ]



    HUKUM & KRIMINALWabup Bengkalis Saksi Dalam Persidangan.....
    05/04/2019 | Didi Rinaldo
    article thumbnail

    KOPI, Pekanbaru – Dulu Sempat mangkir, Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad akhirnya memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk datang ke Pengad [ ... ]



    POLITIKCaleg DPRD, Pius Johanes dari Partai Gar.....
    06/04/2019 | Amos Pandapotan
    article thumbnail

        Pius: 1986 MASUK SEMINARI DAMIAN SEBAGAI POSTULAT DAN MENYEKESAIKAN MASA NOVISIAT PADA TAHUN 1992 . MENYELESAIKAN PENDIDIKAN D2 PENDIDIKAN G [ ... ]



    OPINIRamalan Satria Pinitil : Pilpres Indones.....
    08/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia hampir sama/mirip dengan Pilpres negara Amerika Serikat. Orang menjawarakan mengembor-gembo [ ... ]



    PROFILKompol Arvin Haryadi Jabat Kapolsek Si.....
    25/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Siak Hulu - Pisah sambut Kapolsek Siak Hulu dari Kompol Dedi Suryadi kepada Kompol Arvin Haryadi, S.ik, SH bertempat di Mapolsek Siak Hulu, keca [ ... ]



    SOSIAL & BUDAYAPlt Bupati Kampar Catur Sugeng Hadiri Pe.....
    21/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Sei Kijang Tapung Hilir - Rasa senang dan bahagia berada di tengah orang tua kami, Ninik mamak dan para pemangku adat yang ada di Kenagarian Tap [ ... ]



    ROHANIPeringati HAB ke- 73 Kemenag Kampar G.....
    21/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Bangkinang Kota – Memeriahkan Hari Amal Bakti [ HAB ] Kementrian Agama RI, khusus dilingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kampar pada HAB ke-7 [ ... ]



    RESENSIGratis..!!! Buku Karya Mualaf Zaman Now,.....
    03/04/2019 | Redaksi KOPI

    KOPI, Jakarta – Tidak bisa dipungkiri buku ini merupakan sebuah karya fenomenal yang sangat menghebohkan di awal tahun 2019 dan belum pernah Anda ju [ ... ]



    CERPEN & CERBUNGSuami Genjot Becak, Istri Malah Kena Gen.....
    08/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI - Memang tak ada undang-undang yang melarang tukang becak beristri cantik, karena semua itu tergantung rejeki dan kelihaian lobi masing-masing. M [ ... ]



    PUISIMenatap Rasa.....
    07/06/2017 | Mas Ade

    Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



    CURAHAN HATIErin Taulany Istri Komedian Andre, Hina.....
    23/04/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Menggunakan akun Instagram @erintaulany, perempuan berusia 33 tahun itu diduga menyebut Prabowo sakit jiwa, sinting, hingga gila ka [ ... ]



    SERBA-SERBIRenungan 14 Tahun Tsunami Aceh.....
    16/01/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Tidak terasa sekarang telah memasuki waktu 14 tahun terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh. Peristiwa hebat itu terjadi pada 26 Desember [ ... ]



    Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.