Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



POLLING WARGA
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

PDIP Lebih Sehat Dari Partai Demokrat Menyikapi RUU Pilkada

KOPI, Jakarta (26/9/14) - Setelah melalui perjalanan panjang dan berliku, akhirnya RUU Pilkada 2014 disetujui DPR (25/9) dengan melewati mekanisme voting yang didahului walk outnya Partai Demokrat. Sebelumnya Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Partai Gerindra, PKS, PPP,  PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang mengusulkan agar pilkada kembali dilakukan melalui DPRD, seperti pada zaman Orde Baru. Rapat paripurna DPR RI pada Kamis (25/9) sampai dini hari, telah menentukan nasib dari pro-kontra RUU Pilkada yang berlangsung selama ini.

Namun sepertinya nasib RUU ini belumlah sampai disini, tapi masih akan melewati jalan yang tidak mulus sesuai yang dibayangkan Koalisi Merah Putih. Memang secara sepintas masyarakat tidak atau kurang mengetahui hak kedaulatannya sudah dikebiri habis. Satu-satunya hak yang masih tertinggal dimasyarakat selama ini hanya "Hak Memilih Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)", namun saat ini hak itu sudah tidak ada lagi, Karena kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD (provinsi/Kab/Kota).

Alasan mendasar koalisi Merah Putih adalah banyaknya gubernur/bupati/walikota yang tersandung Korupsi (KKN) akibat biaya tinggi dalam Pilkada, dan alasan-alasan lain. Pertanyaan besarnya adalah: Apakah mekanisme Pilkada lewat DPRD korupsi bisa terhindar? Atau Apakah biaya Pilkada bisa diminimalisir? Jawabannya sepertinya "TIDAK". Bisa jadi korupsi akan semakin merajalela lagi, karena anggota DPRD semakin mudah menekan kepala daerah. Memang diakui bahwa Pilkada langsung bisa menelan biaya tinggi, namun itu hanya sekali terjadi dalam periodenya, tapi bila Pilkada melalui DPRD, biaya akan lebih tinggi lagi, karena setiap saat dalam periode tersebut terjadi permainan culas, baik kerjasama maupun secara terpaksa antara kepala daerah (eksekutif) dan unsur anggota DPRD atau permainan fraksi (Head to Head).

Partai Demokrat Bermanuver Kotor dengan Walk Out

Partai Demokrat memang pada awalnya seirama dengan Koalisi Merah Putih menyikapi RUU Pilkada yang menginginkan mekanisme Pilkada melalui DPRD, dalam perjalanannya yang didahului pendapat "pribadi" sang Ketua Umum Pak SBY memilih Pilkada Langsung, lalu diikuti pernyataan dan pendapat Partai Demokrat melalui Ketua Harian Partai Demokrat Syarifuddin Hasan. Namun pada kenyataannya setelah didukung oleh PDIP, Hanura, PKB di detik-detik terakhir melakukan Walk Out. Ini jelas dilakukan demi untuk memuluskan koalisi merah putih memenangkan voting pada finalisasi RUU Pilkada tersebut. Mungkin Pak SBY dengan Partai Demokratnya masih menganggap "Rakyat Bodoh" yang tidak mengerti dan faham manuvernya tersebut...? Sangatlah mudah terbaca. Itu merupakan taktik murahan dan mungkin Pak SBY tindak menyadarinya sebagai Ketum Partai Demokrat sekaligus sebagai Presiden RI, bahwa manuver itu sangatlah beresiko, sangatlah terbaca akan dampak dari manuver ini. Sepertinya Pak SBY dan Partai Demokrat tidak konsisten untuk berani memilih "kanan atau kiri" alias "Prabowo atau Jokowi". Mereka mengatakan netral, tapi sesungguhnya berpihak pada Koalisi Merah Putih besutan Prabowo Subianto.

Dalam skenario Rapat Paripurna DPR untuk menentukan nasib RUU Pilkada tersebut, Partai Demokrat hanya memancing suasana dengan mengeluarkan 10 syarat untuk Pilkada Langsung. Tapi apes bagi Partai Demokrat, karena ternyata PDIP, Hanura dan PKB lebih cerdas lagi dengan mendukung syarat yang diajukan Partai Demokrat itu. Jelaslah tersentak Partai Demokrat pada saat itu. Karena Partai Demokrat sudah kehabisan akal dan tidak menyangka PDIP dan koalisinya mendukung, maka jalan satu-satunya adalah Walk Out. Padahal masih ada cara lain yang sedikit cerdas dan piawai yaitu dengan voting tertutup,  nanti disana mereka atur Person to person, tapi mereka sudah kehilangan akal atau sudah mati akal. Sangat bisa dipahami bahwa PDIP besutan Megawati lebih piawai dan dewasa berpolitik dan bermanuver dibanding Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Kalau sekiranya PDIP dan koalisinya "bermental pecundang" maka semalam pastilah mengikuti Partai Demokrat Wolk Out juga, untuk ahirnya RUU Pilkada ditunda sampai menunggu Anggota DPR baru (anggota DPR lama sisa 3 hari), tapi nampak lah bahwa PDIP dan koalisinya "bermental pemenang". Kondisi semua ini merupakan pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia dalam menilai partai politik dan menata demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi ke depan.

Paling aneh dalam tanggapan Pak SBY yang disampaikan dari Amerika Serikat (26/9/2014)  bahwa kecewa akan hasil voting RUU Pilkada tersebut dan akan menggugatnya, namun masih dipikirkan, apa melalui MK atau MA. Kenapa aneh dan lucu, karena yang mengajukan RUU Pilkada itu adalah Pemerintah Cq. menteri Dalam Negeri sendiri, dimana Pak SBY masih sebagai Presiden dan kenapa Partai Demokrat Walk Out?? Inilah akibat negatif dari jabatan rangkap ya Pak SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus sebagai Presiden RI.

KPK Harus Hadir di setiap Kab/Kota

Dengan kembalinya mekanisme Pilkada ke DPRD, maka sangat bisa dipastikan dan diduga keras bahwa permainan-permainan "kotor" alias "korupsi, kolusi dan nepotisme" akan marak terjadi pasca berlakunya UU Pilkada yang baru ini. Memang biaya Pilkada akan murah tapi dampak KKN nya akan semakin besar dan merajalela di daerah. Gubernur/Bupati/Walikota akan semakin terjepit oleh DPRD, secara otomatis akan berimplikasi kepada penggunaan anggaran pembangunan dan belanja pegawai.

Menelisik kondisi ini, jelaslah bahwa satu-satunya penegak hukum yang masih diharapkan masyarakat adalah KPK. Maka KPK harus hadir (perwakilan) disetiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, agar bisa mengerem alur KKN. Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers sebagai pilar ke empat demokrasi harus semakin cerdas dan kuat untuk mengawal jalannya pembangunan dan pemerintahan di daerah. Langkah awal yang harus dilakukan KPK adalah dengan memperbanyak "intelijen" yang bekerja di daerah, termasuk pemanfaatan intelijen swasta untuk pemantauan di lapangan dan mencermati serta peduli akan setiap laporan dari masyarakat.

KPU Daerah Harus Dibubarkan

Pasca berlakunya UU Pilkada yang baru tersebut, secara otomatis pula kerja KPU Daerah sudah tidak ada lagi secara rutin kecuali mengurus inventaris pemilu. Maka demi mengefisiensi anggaran negara, seharusnya KPU ikut dibubarkan pula. Mungkin kondisi ini Koalisi Merah Putih tidak memikirkan nasib Person-Person yang bekerja disana sampai dengan nasib PPK/PPS. Termasuk prasarana dan sarana Pileg/Pilkada/Pilpres serahkan saja semuanya kepada sekretariat DPRD untuk mengurusnya. Jangan lagi KPU yang mengurus semua peralatan inventaris tersebut, itu sama saja inefisiensi atau terjadi pemubadziran uang rakyat. (Asrul-PPWI)


Artikel Lainnya:
Artikel Lainnya:

 

Anak Ketua PPWI Banten Dibacok Oknum Siswa SMK Prestek Cikande, Ketum PPWI: Usut Tuntas Pelakunya!
Selasa, 23 Oktober 2018

KOPI, Serang, Banten - Genta Alfiza Putra Aditya Nur atau nama panggilan Adit (15), anak yatim-piatu yang tinggal bersama neneknya di Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten harus menjalani operasi bedah dan rawat inap di Rumah Sakit Rangkas akibat terkena bacokan clurit di pinggang bagian atas, 16 Oktober 2018 lalu. Kejadian naas pembacokan terhadap siswa kelas IX di SMPN 2 Jawilan itu, terjadi pada hari Selasa, 16 Oktober 2018,... Baca selengkapnya...

Rhido Slank Apresiasi Aksi Pemuda Tapung Peduli Palu
Senin, 22 Oktober 2018

Tapung, 21/10/2018 - Live Band Accaustic penggalangan dana untuk para korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) oleh pemuda Tapung dengan tema " Tapung Peduli Palu " yang berlokasi di lapangan parkir Kopi Ateng berakhir ceria. Pasalnya, panitia dan penonton dikejutkan  kehadiran salah satu personil Band papan atas. Yaitu Rhido SLANK dan istrinya yang kebetulan ada agenda di Pekanbaru kota. Kedatangan mereka berkat kordinasi... Baca selengkapnya...

Peduli Bencana Sulawesi Tengah, Forum Agen 46 Indonesia Kirim Bantuan
Minggu, 21 Oktober 2018

KOPI - Sulawesi Tengah (21/10) - Bencana Gempa dan Tsunami yang terjadi di Palu, Sigi dan Donggala Provinsi Sulawesi Tengah mendatangkan duka mendalam, kehilangan dan penderitaan bagi masyarakat yang mengalaminya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban, Forum Agen BNI 46 Indonesia yang merupakan perkumpulan Agen BNI yang merupakan Mitra Kerja Bank BNI tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan... Baca selengkapnya...

Seluruh Kepala Daerah di Riau Deklarasikan Dukung Pasangan Capres dan Wapres Jokowi- Maruf Amin
Kamis, 11 Oktober 2018

KOPI, Pekanbaru- Dua belas orang Kepala daerah dari Gubernur, Walikota, Bupati se Riau Deklarasikan dukung Relawan Projo. Sembilan Kepala Daerah hadir saat deklarasi bertempat di hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu 10 Oktober 2018 untuk mendukung relawan Projo pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Jokowi-Ma'ruf Amin. Bupati yang hadir saat itu Bupati kepulauan Meranti Irwan Nasir, Walikota  Zulkifli, Mursini Bupati... Baca selengkapnya...

Heboh.. Ratna Sarumpaet Ngarang Berita Hoaks ke Kandidat Capres Prabowo Subianto
Kamis, 04 Oktober 2018

KOPI, Jakarta – Ditempat kerjanya, Kangmas Sutisyoso mengatakan” Ini buktinya Ratna Sarumpaet mengarang berita Hoaks kepada Kandidat Calon Presiden Prabowo Subianto. Seakan-akan ia korban dari kezoliman dari kandidat Timses (Tim Sukses) capres dan wapres yang lain. Ini akibatnya fatal, bisa menimbulkan gejolak politik, walaupun sepele. Ia melapor lansung kepada Prabowo. Prabowopun merespon beserta dengan Timsesnya. Kebiadapan oknum pelaku... Baca selengkapnya...

Inilah Isi Pakta Integritas Hasil Ijtima Ulama II dengan Capres Prabowo
Minggu, 16 September 2018

KOPI, Jakarta - Ada tujuh belas isi Pakta Integritas Hasil Ijtima Ulama II , penandatangani di Grand Cempaka Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018). Penandatanganan dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan Ketua GNPF Ulama yakni Yusuf Martak. Hadir saat itu Ketum PAN (Partai Amanat Nasional) Zulkifli Hasan dan Waketum Gerindra Fadli Zon. Inilah 17 poin isi Pakta Integritas tersebut. 1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD... Baca selengkapnya...

Ilmu "Kaca Mata Kuda"
Minggu, 16 September 2018

  KOPI, Jakarta – Hidup ini harus pandai-pandai membawakan diri. Lihat Timing, Situasi, ekonomi kalau ingin berubah. Pandai/pintar sendirilah Anda. Ada orang tidak tamat sekolah hanya SD (Sekolah Dasar)  jadi pengusaha sukses. Orang ada memiliki kemampuan akademik, kemampuan diluar akademi yakni motorik. ialah kemampuan berpikir otak kiri dan kanan harus seimbang. Ada orang yang betah kerja kantoran, pergi pagi pulang sore/malam. ... Baca selengkapnya...

INTERNASIONALAnggota Parlemen Timor Leste Memutarbali.....
08/09/2018 | Mohamad Nur Arifin

KOPI, NTT - Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E, M.M di Kupang, Jumat ( 07/09) menjelaskan bahwa apa yang di tuduhkan pada tan [ ... ]



NASIONALKementrian Pondok Pasantren.....
23/10/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

KOPI-Jakarta, Indonesia mayoritas penduduknya alaha beragama Islam. hampir disetiap pelosok negeri ada pengajian rutin yang dilakukan. Salah satunya a [ ... ]



DAERAHAsril Rencanakan Aksi Tutup Seribu Luban.....
22/10/2018 | DEDI SETIAWAN

Kampar, Riau - Asril, pemuda Tapung, Kabupaten Kampar, RIAU berencana akan menggelar aksi tutup lubang seribu di jalan Lintas Petapahan Simpang Gelomb [ ... ]



PENDIDIKANMemperkuat Pendidikan Islami.....
23/10/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

KOPI-Jakarta, Dalam Islam maka pendidikan itu sangat dianjurkan untuk dipelajari dan diamalkan. Implementasi dari pendidikan Islami ini tentunya t [ ... ]



EKONOMIMES Aceh Menatap Masa Depan.....
18/10/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

KOPI-Jakarta, Masyarakat Aceh merasa bersyukur karena sekarang telah hadir di provinsi Aceh kepengurusan MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah. Saat ini [ ... ]



HANKAMDanlanud RHF Pecat Prajurit TNI AU Pra.....
01/09/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Pulau Batam - Ditempat kerjanya , sebut saja namanya Sugeng Triwardono mengatakan “ Jangan ada pula oknum Tentara “ Separoh Tentara Sepa [ ... ]



OLAHRAGAViral Medsos Rekaman Video Paspampres Ha.....
25/02/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Sebenarnya kegiatan ini bukan kegiatan kenegaraan. Kegiatan tersebut seremonial menyaksikan pertandingan Final antar dua kubu grup [ ... ]



PARIWISATAKunjungan Turis Mancanegara ke Riau .....
04/09/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Pekanbaru – Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Aji Sulung mengatakan “ Program promosi Pariwisata dan event lainnya yang diadakan oleh D [ ... ]



HUKUM & KRIMINALKetum PPWI: Usut Tuntas Pelaku Pembacoka.....
23/10/2018 | Wawan Setiawan
article thumbnail

KOPI,Serang - Genta Alfiza Putra Aditya Nur atau nama panggilan Adit (15), anak yatim-piatu yang tinggal bersama neneknya di Desa Junti, Kecamatan J [ ... ]



POLITIKSeorang Anak Petani Tembakau dan Tenun I.....
19/10/2018 | Anjelino Mali

KOPI, NTT - Berpenampilan sederhana, tutur kata lembut. Ia pun sangat memberi perhatian dibidang hukum, terutama pada rakyat kecil. Dia adalah sosok D [ ... ]



OPINIEfek Sayap Kupu-Kupu dari Pertemuan IMF-.....
27/08/2018 | Harjoni Desky

KOPI - Dua bulan ke depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan International Monetary Fund-World Bank Group (IMF-WBG) Annual Meeti [ ... ]



PROFILKepala BPOM Penny Lukito Apresiasi P.....
30/08/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Pekanbaru – Kepala BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pusat Penny Lukito memberikan apresiasi kepada produk kosmetik local  mengembangka [ ... ]



ROHANIKanwil Kemenag Riau H. Ahmad Supardi Mut.....
10/10/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hari, Jumat (05/10) melantik M Nur kholis Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama [ ... ]



RESENSIHeboh Buku Fire and Furry Ungkap “ D.....
05/01/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Washington DC- Heboh buku Fire and Fury ungkap “Dapur Gedung Putih” Menjelang Pemilu Pilres Amerika Serikat . Dilansir dari The Guardian, R [ ... ]



CERPEN & CERBUNGSuami Genjot Pedal Becak, Istri Genjot T.....
08/10/2018 | Didi Rinaldo

KOPI - Memang tak ada undang-undang yang melarang tukang becak beristri cantik, karena semua itu tergantung rejeki dan kelihaian lobi masing-masing. M [ ... ]



PUISIMenatap Rasa.....
07/06/2017 | Mas Ade

Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



CURAHAN HATINikki Haley : Negara Arab Hanya Bisa B.....
22/08/2018 | Didi Rinaldo
article thumbnail

KOPI, New York - Adapun dalam Daftar Donatur Anrwa ( yayasan mengurus Pengungsi Palestina) terdapat 11 negara mayoritas Muslim yakni : Arab Saudi, K [ ... ]



SERBA-SERBIKomunikasi Secara Langsung.....
23/10/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

KOPI-Jakarta, Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi d [ ... ]



Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.