Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



    POLLING WARGA
    Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
     

    Tiga Langkah Memperkuat Pelaksanaan Energi Berkeadilan di Indonesia

    Pagi sekali, Pak Luqman sudah bersiap-siap untuk pergi ke kantor Camat. Dengan membawa surat undangan di tangan kanannya, Pak Luqman meninggalkan rumah setelah berpamitan dengan istrinya. Sesuai dengan surat undangan tersebut, Kepala Desa Pulau Sumedang Kecamatan Membalong Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Senin itu tanggal 17 November 2016 diundang hadir. Setengan jam kemudian Pak Luqman tiba di kantor Camat. Ia melihat tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa kepala desa tetangga sudah berkumpul di ruang pertemuan, menunggu acara pertemuan dimulai.

    Tidak lama kemudian Pak Camat ditemani unsur Puspida Belitung hadir dan membuka acara pertemuan tersebut. Poin penting dari pertemuan itu adalah pada awal Desember 2016 PT. PLN (Persero) akan hadir di Desa Pulau Sumedang Kecamatan Membalong Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Warga yang ada di desa tersebut akan bisa menikmati listrik selama 12 jam. Sebanyak 10 bohlam lampu, lalu televisi, mesin cuci dan lain-lain bisa dinikmati dengan biaya hanya sekitar Rp 5 ribu setiap malam. Tentu saja, berita ini sangat menggembirakan masyarakat di Desa Pulau Sumedang.

    Maklum sejak, desa ini berdiri pada 1980-an, warga yang ada desa kecil di tengah lautan ini hanya hanya mengandalkan generator set (genset), belum bisa merasakan aliran listrik sepanjang malamnya. Bagi yang tak mampu membeli genset, mereka menyambung kabel ke tetangganya. Walhasil, rata-rata warga di desa ini hanya menikmati listrik selama tiga jam saja, dan dengan biaya yang tergolong mahal. Mereka rata-rata perlu merogoh koceknya hingga Rp100 ribu untuk mendapat penerangan satu bohlam.

    Mewujudkan Energi Berkeadilan

    Ironi dan terasa berat, bila kita ingin membandingkan kenyataan yang harus dilalui oleh saudara kita masyarakat Desa Pulau Sumedang 2 (dua) tahun yang lalu dengan kehidupan kita yang dimudahkan dengan fasilitas listrik PLN. Desa Pulau Sumedang termasuk sebagai salah satu desa terluar, terpencil, dan terdepan, dianggap juga masih beruntung, karena secara geografis desa ini mampu dijangkau PLN. Ada banyak wilayah yang sangat sulit bagi PLN untuk mengalirkan listrik, misalnya di pedalaman Papua, untuk menjangkau wilayah tersebut saja sangat sulit dilakukan.

    Karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan, saat ini masih ada ¬+ 2.519 desa di seluruh Indonesia yang sama sekali belum menikmati listrik. Ada hampir 400 ribu jiwa yang masih hidup dalam gulita. Mereka ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan kawasan terdepan, terpencil, dan terluar lainnya. Bagi daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, Kementerian ESDM menjalankan program pra elektrifikasi, yaitu membagikan gratis paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

    Komponen utama LTSHE adalah satu panel surya, baterai litium, dan empat lampu LED. Empat lampu LED itu masing-masing tiga watt, setara 25 watt lampu pijar, atau total setara 100 watt lampu pijar. Nyala lampu bisa diatur redup, sedang, dan terang. LED ini bisa bertahan antara enam jam (terang) sampai 60 jam (redup). Lampu bisa dilepas untuk aktivitas malam hari di luar rumah, dan pemeliharaannya sangat mudah. Pada tahun anggaran 2017 telah dibagikan paket LTSHE untuk 79.564 rumah di 1.027 desa di lima provinsi. Tahun 2018 ini akan dibagikan paket LTSHE untuk 167.064 rumah di 1.230 desa, tersebar di 18 provinsi.

    Program tersebut adalah bagian dari upaya mendorong kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam peningkatan rasio elektrifikasi nasioanal. Rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 95,3 persen pada 2017. Artinya, sekitar 4 persen rakyat Indonesia atau 10 juta jiwa belum menikmati listrik. Karena itulah, pemerintah getol menyuarakan program dengan tagline energi berkeadilan. Bukan hanya soal listrik. Dalam berbagai penyedian energi lainnya pun, pemerintah serius dalam upayanya untuk mengedepakan rasa keadilan tersebut.

    Upaya untuk mengedepakan rasa keadilan ini tecermin dari sejumlah peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Aturan itu antara lain: Peraturan Menteri ESDM Nomor 36/2016 tentang Percepatan Pemberlakuan BBM Satu Harga; Peraturan Menteri ESDM Nomor 40/2016 tentang Penurunan Harga Gas; Peraturan Menteri EDSM Nomor 37/Tahun 2016 tentang Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Migas; Peraturan Menteri ESDM Nomor 08/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split; Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik; dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

    Bila melihat peraturan yang ada tersebut, memang cenderung “berpihak” kepada kepentingan publik. Sedangkan dari sisi investor atau produsen energi, peraturan tersebut terkesan cukup memberatkan dan dapat dikatakan tidak cukup bersahabat karena cenderung menekan pengembalian investasi. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2017, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, misalnya, ada beberapa hal yang diperhatikan. Perhatian utama adalah tentang energi baru khususnya pada formulasi tarif listrik dan terbarukan, yaitu besaran maksimal 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP) regional.

    Adanya beleid inilah yang diduga membuat PLN kurang berani mengambil keputusan. Pasalnya, tarif listrik energi baru dan terbarukan di setiap daerah bisa berbeda akibat ada ruang negosiasi. Investor juga mempertanyakan skema penetapan pengembang yang dilakukan dengan pemilihan langsung, bukan penunjukkan langsung dalam pengelolaan potensi mikrohidro. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah jika pemenang lelang belum mendapatkan izin dari kepala daerah tingkat kabupaten/ kota setempat. Padahal, izin pengelolaan potensi mikrohidro setempat hanya diberikan kepala daerah kepada satu pengembang.

    Mekanisme Build-Operating-Transfer (BOT) dalam pengembangan EBT juga lebih cocok, jika proyek dilaksanakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Namun, skema ini kurang cocok untuk swasta. Belum lagi soal suku bunga bank yang masih belum bersahabat terhadap pembiayaan pembangkit listrik yang menggunakan EBT. Tingkat bunga yang mencapai 10-11 persen dinilai terlalu tinggi, lantaran dengan rate of returns sekitar 14 persen, kurang menarik minat para pengusaha EBT.

    Kenyataan tersebut membuat pemerintah dan para pakar pun memprediksi realisasi investasi sektor energi baru dan terbarukan di Indonesia tahun ini meleset. Dari Rp.21,06 triliun menjadi hanya sebesar Rp 17,66 triliun, atau 83,85 persen dari target. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp 21,25 triliun, proyeksinya melorot 16,89 persen. Melesetnya target tersebut, kemungkinan besar juga akan membuat target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 menjadi kian sulit tercapai. Saat ini, jumlah bauran EBT di Indonesia baru mencapai 11,9 persen. Dengan demikian, sepertinya pemerintah perlu untuk melanjutkan pengaturan kembali, ataupun revisi atas aturan yang ada.

    Revisi Aturan, Ramah Investor dan Komitmen Bersama

    Revisi aturan yang ada penting dilakukan, yaitu revisi yang mengedepan prinsip dan nilai-nilai energi berkeadilan dan ramah investor. Revisi model begini sangat perlu dihadirkan. Karena, dengan hadirnya para investor, tentu akan membantu pencapaian energi berkeadilan lebih cepat. Hadirnya investor, juga dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia yang selama ini kita idam-idamkan. Hanya saja, sebaik apa pun aturan yang dibuat, komitmen kuat pemerintah dan BUMN yang ditugasi untuk melaksanakan tugas peningkatan elektrifikasi, dalam hal ini PLN, akan turut menentukan.

    Hal ini bisa dilihat dari peran Direktur Pengadaan Strategis I PLN. Peran Direktur Pengadaan Strategis I PLN beberapa waktu yang lalu telah mampu berperan secara signifikant dalam mendongkrak penggunaan EBT dalam pengadaan listrik. Bahkan Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyebutkan, selama 2017 ada 68 kontrak jual beli listrik dari EBT yang telah ditandatangani. Total daya 68 kontrak tersebut mencapai 1.207 MW. Per 10 Januari 2018, delapan kontrak di antaranya sudah mulai konstruksi. Jumlah kontrak 2017 itu jauh lebih tinggi dibanding tiga tahun sebelumnya.

    Selama 2014-2016 pengadaan listrik dari EBT yang berhasil ditandatangani masing-masing hanya 15, 14, dan 23 kontrak. Padahal, dalam tiga tahun tersebut, masih menggunakan aturan lama, yang dipandang “lebih nyaman” bagi investor ketimbang aturan baru yang berlaku pada 2017. Masih kosongnya posisi Direktur Pengadaan Strategis I PLN, pada kenyataannya membuat jalannya kontrak EBT tahun ini tersendat. Pengisian direksi PLN menjadi tugas utama Kementerian BUMN. Tentu saja, koordinasi yang baik dengan Kementerian ESDM, sebagai kementeriaan teknis sangat diperlukan. Koordinasi dua kementerian ini akan sangat membantu pencapaian target elektrifikasi untuk kepentingan publik, maupun bauran energi, yang telah dicanangkan.

    Alhasil, dari narasi singkat ini dapat disimpulkan 3 (tiga) langkah dalam memperkuat Pelaksanaan Energi Berkeadilan di Indonesia yaitu: pertama, revisi aturan yang mengedepan prinsip dan nilai-nilai energi berkeadilan; kedua, revisi aturan yang ramah atas investor; serta ketiga, adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintahan dan pihak BUMN. Dengan kata lain, komitmen bersama antara pemerintah, BUMN dan pihak Investor adalah sebuah keniscayaan dalam mewujudkan Energi Berkeadilan di Indonesia. Semoga.

     


    Artikel Lainnya:
    Artikel Lainnya:

     

    Dirut ” Habis Token Gelap Gulitalah” Tahan KPK Terlibat Korupsi
    Rabu, 24 April 2019

    KOPI, Jakarta- Ditempat kerjanya “ Kangmas Sutisyoso mengatakan” Buku RA. Kartini terkenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. PLN (Perusahaan Listrik Negara) ” Habis Token Gelap Gulitalah” tahan KPK, terlibat korupsi pembangunan pembangkit Listrik Riau I. Kadangkala Petugas PLN dilapangan sebulan menunggak listrik lansung meteran ia bongkar, tega amat sih. Terpaksa kami memakai meteren listrik prabayar yakni TOKEN listrik. Kami... Baca selengkapnya...

    Heboh Tentang Cucu Jokowi
    Rabu, 30 Januari 2019

    KOPI, Jakarta – Cuitan Hidayat Nur Wahid dalam postingan @kun Twitter miliknya, ia menuding cucu Joko Widodo Jan Ethes menjadi alat kampanye. Dalam cuitannya tersebut, ia menuliskan bahwa Jokowi sengaja menjadikan Ethes sebagai alat kampanye. "Ini Jan Ethes yg pernah sebut @jokowi, kakeknya, sbg “Artis” ya? Tapi bgmn kalau ini jadi legitimasi pelibatan anak2 dlm kampanye? Bgmn @bawaslu_RI masih bisa berlaku adil kah?" tulisnya. Ditempat... Baca selengkapnya...

    PK Diajukan Tiga Kali Di Kasus Yang Sama, MA Tabrak Aturan?
    Rabu, 23 Januari 2019

      Foto: (ki-ka) Danny Siagian, Manahan Sihombing, Mangalaban Silaban, Sugiono KOPI, JAKARTA - Menurut pasal 66 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 menyebutkan, permohonan Peninjauan Kembali (PK), diajukan hanya satu kali. Namun kenapa dalam kasus tanah Grant Sultan Deli, Medan milik ahli waris Datuk Muhamad Cheer (Dt. M. Cheer) di Mahkamah Agung (MA) bisa hingga 3 (tiga) kali? “Kenapa PK bisa sampai 3 (tiga) kali untuk kasus yang sama di... Baca selengkapnya...

    Luhut ke Riau : Kesibukan Presiden Jokowi, Saya Mewakili Membagikan Sertifikat Prona ke Masyarakat
    Kamis, 17 Januari 2019

    KOPI, Jakarta- Kunjungan kerja (Kunker) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan ke Propinsi Riau, (Rabu 16 Januari 2019) dalam rangka tugas negara. Agendanya yaitu Kunjunga kerja ke Kawasan Industri Tenayan (KIT) kota Pekanbaru serta mewakili Presiden Joko Widodo membagikan 1500 sertifikat tanah Prona Gratis kepada masyarakat . Ribuan orang masyarakat Riau memadati Gelanggang Olahraga Remaja... Baca selengkapnya...

    IKUTILAH..!! Kappija-21 Selenggarakan Essay Contess 2018-2019
    Kamis, 10 Januari 2019

    KOPI, Jakarta – Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia-Jepang Abad 21 (Kappija-21) sedang menyelenggarakan lomba menulis atau Essay Contess 2018-2019. Kegiatan ini ditaja dalam rangka memeriahkan 60 tahun Hubungan Diplomatik Indonesia dan Jepang tahun 2018 yang baru saja berlalu.   Tujuan utama lomba menulis terkait Indonesia dan Jepang tersebut adalah untuk menumbuhkan minat baca, minat mengetahui, dan minat menambah... Baca selengkapnya...

    LL Dikti Wilayah III Sebut PDPT Universitas Mpu Tantular Bagus di Acara Wisuda
    Senin, 31 Desember 2018

    Foto: Senat Universitas Mpu Tantular dalam acara pelantikan wisudawan-wisudawati KOPI, JAKARTA Di acara Wisuda Universitas Mpu Tantular (UMT) Tahun Akademik (TA) 2018/2019, yang dilangsungkan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, pejabat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah III (dulu Kopertis-red) sebut laporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) UMT, sudah beres dan bagus. “Yang kami ketahui, bahwa laporan PDPT... Baca selengkapnya...

    Adakah Kejahatan Hukum Ketua MA di Kasus Tanah Grant Sultan?
    Senin, 24 Desember 2018

    Foto: Saat persidangan pihak Ahli Waris menuntut PT Taman Malibu Indah di PN Medan KOPI,JAKARTA Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam tingkat kasasi, dari seluruh putusan pengadilan sebelumnya, yang secara otomatis menjadi pamungkas dari segala putusan hukum di Negara ini. Sementara hukum yang katanya menjadi panglima untuk menyelesaikan permasalahan hukum, menjadi koridor yang digunakan untuk... Baca selengkapnya...

    INTERNASIONALGratis Masuk Taman Al-Qur’an Seluas 6.....
    03/04/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Dubai – Dubai negara petro Dollar, negara penghasil minyak terbesar di dunia.  Jumlah penduduk yang sedikit, dengan pertumbuhan  ekonomi yan [ ... ]



    NASIONALKoalisi Masyarakat Sipil Jambi Tolak Pem.....
    26/03/2019 | Redaksi KOPI

    KOPI, Jambi - PT. Marga Bara Jaya (MBJ) mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk membangun Jalan  [ ... ]



    DAERAHDialog RRI Yogyakarta: Meningkatkan Par.....
    27/03/2019 | Marsono RH

    . KOPI, Yogya - Guna berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu 17 April mendatang, RRI Yogyakarta mengadakan talkshow dengan tema “Meningkatkan Par [ ... ]



    PENDIDIKANDua Siswa PPWI-Gambatte Septian serta .....
    27/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker) bekerjasama dengan International Manpower Development of Japan (IM Japan) s [ ... ]



    HANKAMKapusjarah TNI: Generasi Muda Parameter .....
    10/03/2019 | Wahju Marsudi Wibowo

    KOPI - Generasi muda merupakan parameter peradaban suat bangsa. Hal tersebut disampaikan Kapusjarah TNI Brigjen TNI Prantara Santosa, S.Sos. M.Si. M.T [ ... ]



    OLAHRAGAMahasiswa Yang Petinju Ini, Menangkan Pe.....
    06/04/2019 | Danny Pantas Siagian

    KOPI, JAKARTA - Sulistyono, petinju yang juga mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta ini, menangkan pertarungan partai kelas [ ... ]



    PARIWISATAJaga Keseimbangan Alam, Kecamatan Ranah .....
    19/03/2019 | Yoni Syafrizal

    KOPI, Pesisir Selatan - Kecamatan Ranah Pesisir wakili Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) untuk mengikuti lomba Kecamatan Bersih dan Hijau tingkat Pro [ ... ]



    HUKUM & KRIMINALWabup Bengkalis Saksi Dalam Persidangan.....
    05/04/2019 | Didi Rinaldo
    article thumbnail

    KOPI, Pekanbaru – Dulu Sempat mangkir, Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad akhirnya memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk datang ke Pengad [ ... ]



    POLITIKCaleg DPRD, Pius Johanes dari Partai Gar.....
    06/04/2019 | Amos Pandapotan
    article thumbnail

        Pius: 1986 MASUK SEMINARI DAMIAN SEBAGAI POSTULAT DAN MENYEKESAIKAN MASA NOVISIAT PADA TAHUN 1992 . MENYELESAIKAN PENDIDIKAN D2 PENDIDIKAN G [ ... ]



    OPINIRamalan Satria Pinitil : Pilpres Indones.....
    08/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia hampir sama/mirip dengan Pilpres negara Amerika Serikat. Orang menjawarakan mengembor-gembo [ ... ]



    PROFILKompol Arvin Haryadi Jabat Kapolsek Si.....
    25/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Siak Hulu - Pisah sambut Kapolsek Siak Hulu dari Kompol Dedi Suryadi kepada Kompol Arvin Haryadi, S.ik, SH bertempat di Mapolsek Siak Hulu, keca [ ... ]



    SOSIAL & BUDAYAPlt Bupati Kampar Catur Sugeng Hadiri Pe.....
    21/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Sei Kijang Tapung Hilir - Rasa senang dan bahagia berada di tengah orang tua kami, Ninik mamak dan para pemangku adat yang ada di Kenagarian Tap [ ... ]



    ROHANIPeringati HAB ke- 73 Kemenag Kampar G.....
    21/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Bangkinang Kota – Memeriahkan Hari Amal Bakti [ HAB ] Kementrian Agama RI, khusus dilingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kampar pada HAB ke-7 [ ... ]



    RESENSIGratis..!!! Buku Karya Mualaf Zaman Now,.....
    03/04/2019 | Redaksi KOPI

    KOPI, Jakarta – Tidak bisa dipungkiri buku ini merupakan sebuah karya fenomenal yang sangat menghebohkan di awal tahun 2019 dan belum pernah Anda ju [ ... ]



    CERPEN & CERBUNGSuami Genjot Becak, Istri Malah Kena Gen.....
    08/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI - Memang tak ada undang-undang yang melarang tukang becak beristri cantik, karena semua itu tergantung rejeki dan kelihaian lobi masing-masing. M [ ... ]



    PUISIMenatap Rasa.....
    07/06/2017 | Mas Ade

    Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



    CURAHAN HATIErin Taulany Istri Komedian Andre, Hina.....
    23/04/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Menggunakan akun Instagram @erintaulany, perempuan berusia 33 tahun itu diduga menyebut Prabowo sakit jiwa, sinting, hingga gila ka [ ... ]



    SERBA-SERBIRenungan 14 Tahun Tsunami Aceh.....
    16/01/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Tidak terasa sekarang telah memasuki waktu 14 tahun terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh. Peristiwa hebat itu terjadi pada 26 Desember [ ... ]



    Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.