Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



    POLLING WARGA
    Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
     

    Surat Terbuka for Dewan Pers II: Ada Saweran Berita Tayang

    KOPI, Pekanbaru – Salam anak negeri Merdeka…merdeka 33x , Selamat Hari Pers Nasional (HPN) . Pers Indonesia belum bebas masih terkekang.

    Saat ini organisasi wartawan yang diakui oleh Dewan Pers hanya Tiga organisasi Pers yakni PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia, IJTI ( Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia). Yang heranya Organisasi wartawan yang lain tidak diakui oleh Dewan Pers. Tinggi pula posisi Dewan Pers daripada Kementrian Infokom ha…ha…

    Kami meminta kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Jusuf Kalla tolong akui dan sahkan keberadaan organisasi Pers lainya . Jangan ada anak tiri maupun anak kandung alias pilih-pilih kasih.

    Dewan Pers dulu tugasnya mengawasi media cetak, zaman now kini media online/internet sudah menjamur. Teman saya (didi) memiliki lima unit media online berbentuk PT (Perusahaan Terbatas).

    Hanya untuk menikmati kue Iklan/ Advetorial . Tentang berita bisa ia sadur dari media online local , nasional, maupun internasional. Membuat satu unit media online membutuhkan anggaran berkisar Rp.20 hingga 30 juta yang heran kami media online baru muncul dua tahun sudah mendapatkan verifikasi oleh dewan pers. Haiya  bolui gua.

    Wartawan yang Tak mendapatkan Gaji/ hanya Kerja Bakti Saja.

    Catatan masih banyak kita jumpai wartawan yang tak mendapatkan gaji dari perusahaan Pers hanya kerja bakti saja. Maka muncul istilah “ada saweran berita tayang”.

    Bagaimana mau mengaji wartawan, untuk pemilik owner saja tidak cukup. Maka para wartawan yang lihai melakukan transaksi negosiasi dengan pemilik media online Iklan dapat belah Duren eh Semangka alias bagi dua lansung. Perusahaan Pers yang sudah mapan bisalah mengaji para para wartawanya dengan layak. Hampir 80 % lebih wartawan tak mendapatkan gaji atau menerima gaji yang layak dari Perusahaan pernerbitan surat kabar.

    Lebih tragis lagi wartawan media cetak tabloid, para wartawan dibebankan Koran sekian eksemplar dengan harga tertentu. Apakah mau Dewan Pers menalanginya dulu he…he…

    Masih banyak kita jumpai wartawan kena usir, pemukulan, hate speech, bahkan terjadi tindakan criminal membayahakan jiwa para pemburu saweran eh Pemburu Berita tersebut hingga pembunuhan.


    Baca juga ketik di Google.com Surat Terbuka For Dewan Pers I: Verifikasi Media Online Bisa DugaanTimbulkan KKN dan Suap enter.

     

    Dugaan Verifikasi Media online oleh Dewan Pers Timbulkan Suap

    Saat ini Dewan sedang giat-giatnya mengadakan Verifikasi sejumlah media online, bahkan ada anggota Dewan Pers berkunjung ke daerah melakukan Verifikasi ke kantor redaksi media online tersebut. Tamu datang kerumah Anda pasti disungi minuman , snack pulang pasti membawa “ oleh-oleh”. Bro.

    Pasti pemilik Media online ingin mendapatkan pengakuan dari Dewan Pers alias sertifikat Verifikasi tersebut. Para pemilik perusahaan Pers menggunakan berbagai macam cara seperti dugaan Suap supaya medianya mendapat sertifikat tersebut. Teman –teman yang ingin Bergabunglah ke PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) kami membuka pintu selebar lapangan futsal.

    Seremonila HPN hanya menghabiskan anggaran Negara saja.

    Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati tanggal 9 Pebruari setiap tahunnya, dan pada tahun 2018 ini diadakan di Padang, Sumatera Barat. Dimana perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang diadakan diberbagai kota seluruh Indonesia setiap tahunnya itu terkesan tidak ber-eksensi yang membanggakan karena kinerja Dewan Pers (DP) yang dirasakan oleh para Jurnalis dalam hal kesejahteraan dan terlebih lagi perlindungan bagi Insan Pers saat melakukan tugas Jurnalistiknya, jauh meleset dari koridor peraturan perundang-undangan pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999.

    Untuk siapa Dewan Pers ada di republik Indonesia ini? Hal tersebut kerap dan atau sering menjadi bahan pertanyaan para Jurnalis saat menghadapi kendala dalam melakukan tugas jurnalistiknya dilapangan. Sebab, penganiayaan, pengusiran, penghadangan, bahkan hingga terjadi pembunuhan dan kriminalisasi yang dialami oleh para Jurnalis di lapangan masih terjadi.

    Organisasi Pers FPII  (Forum Pers Independen Indonesia)

    Sehingga organisasi Pers FPII selaku penyeimbang Dewan Pers (DP) menilai dan tidak melihat tindakan yang dilakukan Dewan Pers terhadap kejadian-kejadian diskriminasi yang dialami para insan Pers tersebut. Bahkan Dewan Pers dinilai hanya pandai berbohong, diam dan tutup mata dengan apa yang dialami para pencari berita maupun pemilik perusahaan Pers yang ada.

    Padahal ketentuan (resmi) Bab V pasal 15 UU Pers, Nomor 40 Tahun 1999, menyatakan;

    1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

    2.      Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

    a.      Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

    b.      Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

    c.       Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

    d.   Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

    e.      Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

    f.        Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

    g.      Mendata perusahaan pers;

    Menurut Ketua Presidiun FPII, Kasihhati, dalam perjalannya Dewan Pers belum melakukan apa yang diamanatkan oleh undang-undang Pers Nomor: 40 Tahun 1999 dalam pembinaan maupun kesejahteraan bahkan perlindungan bagi insan pers (bukan membunuh krakter perusahaan media/wartawan).

    "Untuk apa HPN diadakan? apa hanya untuk menyampaikan pengumuman berapa banyak perusahan pers dan organisasi pers yang diakui di Indonesia? " tegas Kasihhati bertanya kepada Waryawan di Jakarta, Jumat (9/2/2018).

    "Seharusnya yang perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan setiap memperingati Hari Pers Nasional (HPN) itu, apa yang tertuang dalam undang-undang pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 Bab II tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers, bukan soal klaim mengklaim mana yang diakui mana yang tidak diakui." tegas perempuan yang akrab dipanggil Bunda ini.

    Menurut Bunda, kalau hanya ini yang dikerjakan oleh Dewan Pers, sampai kapanpun keadaan Pers di Indonesia akan sulit maju dan berkembang. Pasal II undang-undang pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 tersebut harus ditinjak lanjuti dalam bentuk tindakan nyata, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh organisasi jurnalis atau perusahaan Pers di Indonesia selama organiasi dan perusahaan Pers itu memenuhi legalitas yang sah dan diakui oleh negara.

    Bunda Kasihhati mengkritisi anggaran untuk mengadakan HPN maupun anggaran-anggaran terkait pembinaan Wartawan.

    "Berani tidak Dewan Pers membuka ke publik berapa besar nilai anggaran yang di terima pertahun dari Negara? dan apa saja yang sudah dilakukan dengan anggaran tersebut", kata Ketua Presidium Organisasi Pers FPII, Kasihhati, menantang.

    Terkait dengan Organisasi Pers FPII yang dipimpinnya, Kasihhati tidak memperdulikan diakui atau tidak diakui oleh Dewan Pers. Kasihhati mengaku bangga dengan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) yang mampu berdiri sendiri, dibandingkan dengan organisasi pers yang dibiayai dari anggaran negara yang berasal dari uang rakyat itu juga, tetapi program kerjanya “Dewan Pers” tidak jelas.

    Bunda (Kasihhati) sangat yakin ke depan, organisasi Pers Forum Pers Independent Indonesia (FPII), dapat membawa perubahan bagi masa depan kebebasan Jurnalisme (Pers) di Indonesia.(rilis FPII)

    Sementara di Provinsi Riau-Indonesia saat ini, tim Redaksi Harian Berantas, sedang merancang pembentukan LBH khusus demi kepentingan pembelaan terhadap Insan Pers yang selalu menghadapi berbagai rintangan diskriminasi dan pembohongan oleh Dewan Pers itu sendiri, salah satu contoh yang sudah korbannya Dewan Pers belum lama ini, awak media harianberantas.co.id.

    Salam kangen kepada teman-teman wartawati yang cantik-cantik dan seksi dari propinsi seluruh Indonesia.  Salam persahabatan teman-teman pers pria se Indonesia. Dilapangan jangan pula terjadi Jeruk makan Jeruk , Jelek menjelekan organisasi Pers lain .

    Anda dan Saya sama-sama satu Profesi yakni wartawan Indonesia. Selamat Hari Pers Nasional 2018 di Ranah Minang. Propinsi “urang awak” Sumatera Barat. (didi)

    Hati- Hati Sindikat Penipuan/ Maling !!... Orang Sinting mengaku keluarga kepala daerah, pejabat /orang Lain. Wartawan diakui sebagai anak kandung/keponakanya. Wajah Serupa/mirip, dll. Print out mengaku nulis berita ke orang. Anda korban Materi lapor ke Polisi/ TNI.


    Artikel Lainnya:

     

    Berdirinya DMAB dan LABB, Upaya Perkuat Eksistensi Masyarakat Batak Kedepan
    Minggu, 16 Desember 2018

    Foto:Para Inisiator, Pengurus DMAB dan LABB bersama peserta KOPI, JAKARTA Terbentuknya Dewan Mangaraja Adat Batak (DMAB) dan Lembaga Adat Budaya Batak (LABB), dimaksudkan untuk membantu memperkuat posisi kebersamaan dan eksistensi Bangso (masyarakat) Batak dimasa mendatang. Keinginan luhur ini menjadi sebuah harapan yang jauh ke depan, akibat makin banyaknya problem yang terjadi di masyarakat Batak khususnya, dipandang dari berbagai aspek... Baca selengkapnya...

    Perintah Ketum Golkar Airlangga Hartarto: Kader Dukung Menangkan Capres JKW- Maruf Amin
    Minggu, 16 Desember 2018

    KOPI, Pekanbaru   Airlangga Hartarto datang  beserta rombongannya sekitar jam 8 malam, mengenakan kemeja kuning lengan panjang disambut oleh ketua DPRD Propinsi Riau Hj. Septina Primawati Rusli.  Seribuan orang kader, simpatisan, Caleg (Calon Legislatif)  pengurus propinsi/kabupaten/kota Partai Golkar hadir saat itu  bertempat di Hotel Pangeran mendengarkan arahan dari ketumnya.   Dalam arahan ketua umumnya, partai Golkar adalah pendukung... Baca selengkapnya...

    Joko Widodo dan Prabowo Sama-sama Keturunan Tionghoa
    Rabu, 12 Desember 2018

    KOPI, Jakarta – Fakta, Prabowo Subianto adalah Warga Keturunan Cina/Tionghoa dan Penganut Agama Kristen. Pertama yang perlu diketahui adalah Fakta ini tidak bermaksud mendiskreditkan agama atau suku dan ras tertentu yang ada di Indonesia. Saya (red.Didi) secara pribadi sebenarnya bangga karena masih banyak masyarakat muslim yang menjadikan Prabowo yang merupakan warga keturunan Tionghoa sebagai idola dan panutan mereka meskipun Ayah Prabowo... Baca selengkapnya...

    Dulu Prabowo Teriak Anti Aseng - Asing, Kini Malah Merapat
    Minggu, 09 Desember 2018

    KOPI, Jakarta - Kehadiran Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pengusaha Tionghoa Indonesia di sebuah hotel di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/18) malam, mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Hanura, Inas N Zubir. Inas menyebut Purnawirawan Jenderal bintang tiga itu semakin jinak terhadap asing dan aseng. "Ia juga kerap berteriak, 'Apa kalian mau dipimpin antek asing' atau 'Kekayaan negeri... Baca selengkapnya...

    Kunjungan Ketum Partai Nasdem ke Riau
    Minggu, 09 Desember 2018

    KOPI, Pekanbaru -  Ketua Umum (Ketum) Partai Nasional Demokrat nama bekennya Nasdem H. Surya Paloh melakukan kunjungan kerja  ke propinsi Riau, Sabtu ( 9 Desember 2018 )  .  Ribuan  kaderya  berasal dari dua belas kabupaten /kota se Riau hadir saat itu .   Surya Paloh  datang sekira jam 15: 30 WIB memakai baju stelan safari hitam, serta lansung memberikan hormat. Penyambutan kedatangan rombongan ketua umumnya oleh Iskandar Husein ketua... Baca selengkapnya...

    Pengamat : Perlukah BPJS Kesehatan Kita Bubarkan
    Jumat, 07 Desember 2018

    KOPI, Bogor – Pasal 34 (Undang-Undang Dasar) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kini negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat dan kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.   Ditempat kerjanya, Kangmas Sutisyoso... Baca selengkapnya...

    Hari Disabilitas Internasional 2018
    Selasa, 04 Desember 2018

    KOPI-Jakarta, Setiap tahun diperingati hari Disabilitas Internasional. Kegiatan ini diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat. Pemerintah kali ini mengangkat tema "Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas," sedangkan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa mengambil tema dengan "Memberdayakan penyandang... Baca selengkapnya...

    INTERNASIONALNetanyahu Suap Media, Beritakan yang Po.....
    05/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Israel – Hari Minggu (2/12), kepolisian Israel dan Otoritas Keamanan Israel menyatakan bahwa terdapat cukup bukti bahwa Netanyahu dan istrinya [ ... ]



    NASIONALPresiden Jokowi Kunker ke Aceh.....
    12/12/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI,Jakarta, Memasuki akhir tahun 2018 maka Presiden Indonesia Joko Widodo akan mengunjungi bumi Serambi Mekkah di Banda Aceh. Sesuai jadwal yan [ ... ]



    DAERAHTahun 2018, KIP Riau Menyelesaikan 62 S.....
    05/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Riau Zufra Irwan menyebutkan. Pihaknya telah menyelesaikan sebanyak 62 sengketa infor [ ... ]



    PENDIDIKANProtes Pemilihan Rektor, Mahasiswa UMRI .....
    14/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Ratusan mahasiswa –mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) melakukan aksi demontrasi , Senen (11-12-2018) di gedung rekto [ ... ]



    EKONOMISyahronie : Presiden Tak Perlu Berkeluh.....
    06/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta - Presiden Joko Widodo semestinya tidak perlu berkeluh kesah soal impor yang lebih besar daripada ekspor. Sebab, Presiden lah yang mesti [ ... ]



    OLAHRAGAIPSI Banda Aceh Target 4 Mendali Emas.....
    09/11/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta,Banyak olahraga yang digemari oleh setiap orang. Salah satunya adalah cabang olahraga pencak silat. Wadah yang menaunggi pencak silat [ ... ]



    PARIWISATAKunjungan Turis Mancanegara ke Riau .....
    04/09/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru – Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Aji Sulung mengatakan “ Program promosi Pariwisata dan event lainnya yang diadakan oleh D [ ... ]



    HUKUM & KRIMINALOmbudsman RI Anugerahkan Predikat Kepatu.....
    12/12/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Pemerintah Aceh bersama Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Abdya, Bener Meriah, dan Kota Langsa mendapat penghargaan kepatuhan pemenuhan  [ ... ]



    POLITIKBappilu Partai Golkar Riau : Tandem Sak.....
    15/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Badan Pemenangan Pemilu  (Bappilu) Partai Golkar Propinsi Riau, pemilihan umum  serentak , pada 17 April 2019 nanti akan menggand [ ... ]



    OPINIPromosi Jabatan Cepat Para Pati TNI,.....
    03/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Ditempat Kerjanya, Kangmas Sutisyoso menyatakan “ Ingin jabatan strategis setingkat (Panglima, Kapolri, Kasad, Kasal, Ksau ,dll) p [ ... ]



    PROFILKompol Arvin Haryadi Jabat Kapolsek Si.....
    25/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Siak Hulu - Pisah sambut Kapolsek Siak Hulu dari Kompol Dedi Suryadi kepada Kompol Arvin Haryadi, S.ik, SH bertempat di Mapolsek Siak Hulu, keca [ ... ]



    ROHANIKanwil Kemenag Riau H. Ahmad Supardi Mut.....
    10/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hari, Jumat (05/10) melantik M Nur kholis Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama [ ... ]



    RESENSIHeboh Buku Fire and Furry Ungkap “ D.....
    05/01/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Washington DC- Heboh buku Fire and Fury ungkap “Dapur Gedung Putih” Menjelang Pemilu Pilres Amerika Serikat . Dilansir dari The Guardian, R [ ... ]



    CERPEN & CERBUNGSuami Genjot ecak, Istri Malah Kena Genj.....
    08/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI - Memang tak ada undang-undang yang melarang tukang becak beristri cantik, karena semua itu tergantung rejeki dan kelihaian lobi masing-masing. M [ ... ]



    PUISIMenatap Rasa.....
    07/06/2017 | Mas Ade

    Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



    CURAHAN HATIWaspada !.. Modus Penipuan Wajah Palsu, .....
    28/11/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Beraneka macam modus penipuan muncul era digitalisasi ini. Sasaran utama adalah oknum orang yang  melek/tak bisa memakai internet y [ ... ]



    SERBA-SERBIUltah Pertamina Aceh ke-61, Sumbang 53 K.....
    13/12/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Salah satu garda terdepan penyaluran minyak dan gas di dalam negeri Indonesia adalah PT Pertamina. Tidak terasa sekarang PT Pertamina te [ ... ]



    Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.